DPRD Jabar Usul Pemprov Bangun Pusat Distribusi

DPRD Jabar Usul Pemprov Bangun Pusat Distribusi

INILAH, Bandung – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk segera membangun pusat distribusi provinsi guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. 

Dia menjelaskan, badai covid-19 yang terjadi hingga saat ini berdampak sangat besar terhadap perekonomian masyarakat. Sehingga diperlukan langkah strategis dalam penanganannya, salah satunya dengan membangun pusat distribusi provinsi untuk memudahkan produsen dalam memasarkan produknya kepada masyarakat. Mengingat saat ini, kata Yunandar ketika dilakukan pembatasan dalam penanganan covid-19.

Produsen kesulitan dalam memasarkan produknya, sementara distributor yang menjadi andalan mereka saat ini turut mengentikan aktivitas pemasarannya. Dia meyakini, jika pemerintah turun tangan dalam penyelesaian ini. Masalah yang terjadi sekarang, khususnya di bidang ekonomi dapat teratasi.

“Saat ini kita menjalani hari, dimana kita bekerja tidak normal. Tidak hanya karena wabah, tetapi juga aturan. Ketika tidak ada kepastian megenai wabah ini akan mereda, sudah seharusnya kita mengambil langkah. Dari hasil pertemuan kami dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (Disperindag), lalu biro BUMD, Agro Jabar, lalu dengan biro hukum Komisi II. Kami membahas strategi agar Jawa Barat bisa membangun perekonomian lebih mandiri. Berdasarkan Perda yang baru ditetapkan Nomor 1, Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi . Dimana konsepnya mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Tentang Perdagangan. Keduanya mengamanatkan kepada provinsi (pemerintah) untuk terjun langsung ke dalam sistem perekenomian. Sistem suplai, untuk bisa mengendalikan dan mengontrol. Baik harga maupun stabilitas ketersediaan barang,” ujar Yunandar kepada INILAH, Senin (8/6/2020).

“Kenapa penting untuk saat ini, karena di era Covid-19 ini pedagang kecil kehilangan pasar dan  suplai barang yang akan dijual. Ini dua sisi yang harus jadi perhatian pemerintah. Ketika para pedagang kehilangan pasar, akibat pembeli tidak berani keluar karena wabah. Tetapi juga karena ketidakpastian soal suplai. Mengenai suplai, ini sudah jadi masalah sejak dulu. Ketika rantai pasok itu dikuasai oleh tengkulang dan distributor besar. Alurnya sangat panjang, dari produsen ke pedagang kecil. Sehingga harga barang tidak efisien. Akibatnya tidak dapat bersaing dengan produk impor. Pada saat Covid-19 ini, para tengkulak dan distributor besar juga berhenti, karena mengira pasar turun drastis. Ini akhirnya menyebabkan pasokan dari produsen ke pedagang, hingga ke pembeli jadi terputus,” sambung Dia.

 Maka dari itu kata Yunandar, pemerintah harus terjun langsung dengan membuat pusat distribusi provinsi untuk mengatasi hal tersebut. Terlebih kata dia, sudah ada contoh seperti di DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur yang sudah melakukannya, guna menjaga stabilitas ketersediaan barang di pasaran. Terlebih sambung Dia, Agro Jabar selaku BUMD sudah siap memfasilitasi hal tersebut.

“Jadi nanti bagaimana pusat distribusi provinsi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, dapat mengatasi sistem distribusi yang selama ini macet. Sekarang kesempatan untuk pemerintah, masuk dalam rantai pasokdan mengambil alih rantai yang panjang. Ini memang pengalaman pertama buat kita. Tapi di Indonesia sudah ada. Di Jakarta ada tiga BUMD yang ditunjuk, salah satunya PD Pasar Jaya. Mereka itu sifatnya pusat distribusi provinsi. Tugasnya menghubungkan produsen ke konsumen. Jatim juga sudah ada. Jadi sudah ada upaya yang dilakukan dalam perekonomian, supaya minimal produsen lokal tetap memperoleh pemasukan. Ya ini, pemerintah ambil alih dengan membeli produk mereka, disimpan di gudang lalu menyalurkannya kepada pedagang kecil atau kepada industri kecil,” jelasnya.

“Itu yang sedang kita jajaki sekarang, mengingat kondisi kritis akibat wabah ini. Kami mencanangkan dalam satu bulan kedepan, sudah ada Pergub. Perda sudah, tinggal bagaimana menyusun Pergub, untuk memberikan kepada salah satu BUMD. Dalam hal ini, sudah disepakati Agro Jabar, walaupun tidak harus satu. Tapi kita coba dulu, untuk menjalankan tugasnya sebagai distributor. Sebagai pusat distribusi provinsi. Memang perlu modal yang banyak, tetapi kita coba. Apalagi dari hasil rapat, Agro Jabar sudah menyanggupi. Bahkan mereka sudah sewa gudang juga. Jadi cukup cepat tanggap. Ini memang yang kita harapkan, bagaimana eksekutif bisa cepat tanggap mengenai kondisi ini. Dengan didukung penuh oleh Disperindag yang akan mengupayakan tahun depan kita punya gudang representatif sehingga bisa meng-cover kebutuhan beberapa kabupaten dan kota, walaupun tidak se-Jabar karena pasti membutuhkan sistem pergudangan yang sangat besar. Kalau itu sudah terbentuk, saya kira yang jadi kendala perekonomian setidaknya bisa diatasi. Sehingga petani masih mau menanam padinya, peternak masih mau memelihara ternaknya dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, pedagang pasar, pedagang eceran karena mereka ujung tombaknya,” imbuh Yunandar.

Yunandar pun mengaku optimistis, jika pusat distribusi provinsi sudah berjalan. Kendala yang terjadi saat ini seperti kelangkaan barang, sementara stok ketersediaan menumpuk di produsen tidak terulang. Sehingga stabilitas perekonomian di masyarakat Jawa Barat dapat teratasi, secara perlahan khususnya ketika penanganan wabah berlangsung.

“Minimal, kesulitan secara lokal yaitu hubungan antara produsen lokal seperti petani, nelayan, peternak, pembudidaya ikan dan konsumen bisa teratasi. Sebab selama ini mereka bergantung dengan para pemain distributor besar. Inilah saatnya pemerintah turun tangan untuk mengatasi masalah ini,” terangnya. (Yuliantono)