Sikap Kami: Tapera Merindukan Bulan

Sikap Kami: Tapera Merindukan Bulan

PERANG tagar terjadi di Twitter, kemarin. Satu kelompok menaikkan #RezimLaknat, satu lainnya mengapungkan #WaspadaLaskarPengacauNegara. Tentu saja, isinya kritik atas kebijakan dan pembelaan terhadap pemerintah.

Apa sih yang dikritik? Macam-macam. Jari tagihan listrik ugal-ugalan, (pemaksaan) kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sampai yang terakhir soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Yang terakhir, soal Tapera, memang memicu kontroversi. Dia menjadi kebijakan semi-memaksa mewujudkan mimpi besar yang pada beberapa sisi kurang masuk akal. Jadi, kontroversi pada kebijakan, bukan pada cita-cita.

Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, dalam kondisi pandemi Covid-19, adalah palu godam bagi masyarakat dan pengusaha. Masyarakat yang bekerja diwajibkan mengikuti Tapera. Perusahaan pun diharuskan pula berperan menyumbang 0,5% dari 3% Tapera yang harus dibayarkan pekerjanya.

Alih-alih memikirkan Tapera, bertahan hidup saja, bagi banyak perusahaan, adalah pekerjaan sangat berat.Tak heran, jutaan pekerja mengalami PHK karena perusahaannya tutup atau melakukan pengurangan tenaga kerja.

Sekali lagi, kita berpandangan, keinginan pemerintah mewujudkan kebutuhan papan warganya adalah cita-cita mulia. Tapi, caranya yang kurang tepat. Saat mengumumkan PP Tapera dengan iuran 3% dari penghasilan, maka kesan yang muncul adalah pemerintah lagi-lagi “memalak” rakyat.

Kesan itu makin kuat dengan beragam kebijakan pemerintah yang kian memberatkan masyarakat. Mulai dari kenaikan BPJS Kesehatan hingga tarif dasar listrik, sementara pada sisi lain tak menurunkan harga BBM ketika harga minyak mentah dunia hancur sehancur-hancurnya.

Tidak boleh pemerintah menutup cara berpikir curiga warganya dengan kebijakan-kebijakan itu: jangan-jangan ini cara untuk mengumpulkan dana karena utang segunung harus dibayar.

Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif. Misalnya, dari sisi finansial, apa yang sudah dilakukan pemerintah mendukung program tersebut. Bagaimana pula prosesnya sehingga pemotongan gaji 3% itu bisa menjadi rumah.

Sebab, kalau hitung-hitungan bodoh saja, tak mungkin itu bisa terwujud. Jika seseorang bergaji Rp5 juta saja, perlu waktu waktu 1.333 bulan untuk mengumpulkan Rp200 juta, harga rumah agak layak zaman sekarang. Harap ingat, 1.333 bulan itu setara dengan 111 tahun! Ibarat pungguk merindukan bulan saja. (*)