DPRD Jabar Usul Sistem Pembagian Bansos Covid-19 Dievaluasi

DPRD Jabar Usul Sistem Pembagian Bansos Covid-19 Dievaluasi
(Istimewa)

INILAH, Bandung – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mengatakan pihaknya mengusulkan kepada pemerintah provinsi (Pemprov) untuk mengevaluasi pembagian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, yang terdampak akibat penanganan pandemi corona virus disease 19 (covid-19).

Dia menjelaskan, target pemerintah untuk menuntaskan pembagian bansos tahap I yang diagendakan selesai pada April lalu, hingga kini masih belum selesai. Ini disebabkan karena penyerahan bansos berupa sembako kata Yunandar nyatanya lebih rumit, lantaran lokasi masyarakat yang sulit untuk dijangkau.

Selain itu, biaya yang keluar juga cukup besar untuk pendistribusiannya. Pihaknya mengusulkan kepada pemerintah, untuk lebih mengutamakan pemberian bansos dalam bentuk uang ataupun voucher yang dapat ditukar, sehingga diharapkan dapat kembali menggerakkan roda perekonomian di masyarakat.

“Saat ini penyerahan bansos tahap I baru beres sekitar 50%. Harusnya April selesai, ternyata ada kendala. Ternyata bantuan bentuknya sembako itu lebih sulit dibandingkan dengan bentuk uang. Selama ini pemerintah pusat itu menyalurkan bantuan, ternyata bentuknya uang. Baik cash maupun non-cash. Walaupun judulnya bantuan pangan non tunai, ternyata yang diberikan bentuknya kartu yang bisa ditukarkan dengan sembako di e-warung yang ditunjuk. Jadi tidak ada proses distribusi sembako besar-besaran. Baru kali ini pemerintah Jabar secara besar-besaran, dengan target 1.86 juta kepala keluarga, bentuknya sembako. Bagi Bulog sendiri, ini suatu hal yang baru. Ini perlu dijadikan evaluasi dan beberapa harapan untuk mempermudah, lebih baik diganti saja jangan bentuknya sembako,” ujar Yunandar kepada INILAH belum lama ini.

“Kita akan usulkan, dari Komisi II DPRD Jawa Barat supaya lebih efisien. Sebab biaya distribusi mahal juga ternyata. Terus distribusinya juga hanya menjangkau sampai ke kantor desa. Tidak langsung ke masyarakat langsung. Jadi kasihan juga karena menambah pekerjaan bagi orang kantor desa. Lebih bak menggunakan voucher atau uang. Selain lebih murah, juga akan menggerakkan perekonomian lokal karena uangnya lebih banyak, orang akan berbelanja. Kalau pengadaan sembakonya oleh Bulog, yang untung hanya Bulog. Tapi kalau berupa uang, maka para pedagang kecil, para petani, nelayan, mungkin bisa merasakan manfaatnya karena uangnya tersebar. Jadi bisa membantu menggerakkan perekonomian masyarakat lokal,” imbuhnya.

Dia meyakini andai konsep ini digunakan. Pembagian bansos yang rencananya dibagi dalam empat tahap dapat segera selesai pada September mendatang. Sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan penyerahan bantuan kepada masyarakat terdampak. Terlebih lanjut Yunandar, dengan adanya perubahan tersebut sekaligus dapat meminimalisir kerugian pemerintah yang disebabkan kadaluarsanya produk sembako akibat terlalu lama disimpan karena proses distribusi yang memakan waktu.

“Saya kita September baru akan beres, kalau dengan konsep ini. Ya walaupun sampai Juni ini tahap I masih belum selesai. Selain itu kalau diubah konsepnya, kita juga dapat meminimalisir kerugian. Kalau kita menyerahkan bantuan dalam bentuk sembako. Sembako ini kan ada masa kadaluarsanya. Kalau tidak segera dikonsumsi, ya bisa rusak. Ini juga bisa jadi bahan pertimbangan kedepan,” tutupnya. (Yuliantono)