Ini Tiga Rekomendasi Bima Arya untuk KRL Bogor

Ini Tiga Rekomendasi Bima Arya untuk KRL Bogor

INILAH, Bogor - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memantau kondisi Stasiun Bogor pada Selasa (9/6/2020) pagi. Bima yang mulai melakukan pemantauan pukul 05.30 WIB ini, didampingi Dandim 0606/Kota Bogor Kolonel Arm Teguh Cahyadi, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Eko Prabowo, Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustian Syah. 

Dalam kesempatan itu juga Bima membeberkan tiga rekomendasi dari dirinya yang disampaikan saat pembahasan kondisi stasiun Bogor bersama Kepala Gugus Tugas Covid-19, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian dan Kepala Daerah SeJabodetabek.

"Kami melihat pagi ini kondisinya lebih baik dari kemarin, karena memang karakter penumpangnya berbeda hari Selasa. PT KCI sudah mengatur dengan rapih jaga jarak semua disini, tapi tetap saya kira harus ada pengaturan yang lebih rinci dan rapih lagi," ungkap Bima kepada wartawan distasiun Bogor.

Bima melanjutkan, pihaknya mengusulkan adanya pengaturan jadwal kerja bagi commuter dari Bogor menuju Jakarta. "Semalam kami melakukan video confrence. Kepala Gugus Tugas Covid-19, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian dan kepala daerah se-Jabodetabek antar lain adalah membahas hal tersebut. Ada usulan yang kemudian dimatangkan. Saya kira dari kementerian terkait, juga otoritas terkait. Pengaturan kerja, ada dua shift jam kerja, jadi masuk pukul 08.00 WIB dan ada yang masuk pukul 11.00 WIB. Jadi jaraknya agak panjang, bagi commuters yang kerja diwilayah Jakarta agar dibagi itu. Bisa jam 08.00 WIB berangkat pagi, agak siangan jam 11.00 WIB," tambah Bima.

Bima menerangkan, untuk ibu-ibu atau perempuan diprioritaskan untuk shiftnya pagi, agar bisa pulang lebih cepat ke rumah dan hal kedua rekomendasi dari dirinya adalah armada bus disediakan oleh kantor-kantor. Semaksimal mungkin ada bus antar jemput, tidak usah semua di stasiun. 

"Ketiga kami usulkan untuk penambahan petugas, tidak saja dari jajaran keamanan dalam dari PT KAI atau PT KCI, tapi barang kali dari Pemkot Bogor ataupun dari TNI dan Polri," terangnya.

Bima menjelaskan, tiga ini harus di approve, karena kenaikan ini baru 10 persen, apalagi kembali ke normal, ini sudah tidak muat. Jadi perlu sistem yang baru.

"Sstem yang ditawarkan sudah disetujui tinggal secara teknis akan di eksekusi oleh Kementrian Tenaga Kerja dan kemudian Kementrian Perekonomian juga dikoordinasikan dengan Gubernur DKI Jakarta," pungkasnya. (rizki mauludi)