Aktivis Hingga Bupati Bogor Minta Data Penerima Bansos Diumumkan

Aktivis Hingga Bupati Bogor Minta Data Penerima Bansos Diumumkan
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Konflik antara warga terutama penerima bantuan sosial dengan oknum aparatur RT, RW maupun aparatur pemerintah desa maupun kelurahan menjadi perhatian  mulai dari aktivis hingga Bupati Bogor Ade Yasin.

Kepada wartawan, Ali Taufan Vinaya, Ketua Jaringan Masyarakat Pendukung (Jampe) Jokowi Bogor Raya mengatakan bahwa dirinya mendukung total pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yaitu data 76.144 keluarga penerima manfaat non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun DTKS harus diumumkan di kantor desa ataupun kelurahan.

"Saya mendukung total 100 Persen pernyataan dari  Menko PMK Muhadjir Effendi agar pemerintahan desa dan kelurahan mengumumkan tata penerima bantuan sosial DTKS maupun non DTKS, hal ini agar tidak terjadi konflik antara keluarga penerima manfaat, masyarakat dengan oknum  aparatur dibawah," kata Ali kepada wartawan, Rabu (10/6/2020).

Pria yang juga merupakan aktivis '98 dan Forkot ini menambahkan bahwa dengan diumumkanya data keluarga penerima manfaat bantuan sosial, maka juga akan mengurangi resiko penyimpangan.

"Adanya dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial di Desa Karihkil Ciseeng karema terjadinya pemalsuan dokumen kependudukan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Menteri Sosial merupakan salah satu fakta bahwa kebutuhan pengumuman data keluarga penerima manfaat memang sangat diperlukan karena warga penerima manfaat sempat diberitau bahwa ada kemungkinan dana BLTnya hangus padahal dana tersebut sudah diambil oleh oknum aparatur Desa Karihkil," tambahnya.

ATV sapaan akrabnya menuturkan selain pemalsuan data kependudukan yang merupakan ranah pidana umum, di wilayah lainnya seperti di Kecamatan Leuwiliang juga ada pemotongan bantuan sosial Presiden seperto BLT ataupun Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT).

"Pemotongan bantuan sosial Presiden baik itu BLT maupun BNPT tidak bisa di musyawarah rencana pembangunan desa khusus (Musrembangdessus) karena masa keputusan Presiden diintervensi Kepala Desa (Kades) atau Lurah  hingga tidak bisa dibagi ke keluarga yang tidak tercatat dalam data keluarga penerima manfaat," tutur ATV.

Ditemui terpisah, Bupati Bogor Ade Yasin juga akan memerintahkan 40 camatnya untuk segera memerintahkan Kades maupun Lurah untuk mengumumkan data keluarga penerima manfaat bantuan sosial.

"Saya juga mendukung agar data keluarga penerima manfaat itu dibuka, bahkan data anggaran penangganan wabah virus corona (covid 19) juga jangan disembunyikan dan harus terbuka agar masyarakat ikut mengontrol," tukas Ade. (Reza Zurifwan)