Gegara Corona, Target PAD Purwakarta Turun 21,69 persen

Gegara Corona, Target PAD Purwakarta Turun 21,69 persen
Foto: Asep Mulyana

INILAH, Purwakarta – Wabah Covid-19 telah merontokan berbagai sektor. Bahkan, imbas mewabahnya virus tersebut juga mengganggu sistem keuangan negara termasuk di setiap pemerintahan daerah.

Alhasil, setiap daerah pun harus menyiapkan langkah-langkah strategis supaya keuangan daerah tidak terlalu terganggu secara signifikan. Terlebih, wabah virus ini juga berdampak pada pendapatan daerah, misalnya dari sektor pajak dan retribusi.

Kepala Bapenda Kabupaten Purwakarta Nina Herlina, menyadari hal itu. Pihaknya menyebutkan, dengan mewabahnya corona Pemkab harus kehilangan sekian persen pendapatannya. Di sisi lain, program dan kegiatan pemerintahan, serta pelayanan publik harus tetap berjalan seperti biasanya.

“Ada penurunan pendapatan selama masa pandemi Covid-19 ini,” ujar Nina saat ditemui INILAH di ruang kerjanya, belum lama ini.

Nina menjelaskan, pendapatan asli daerah (PAD) Purwakarta semula ditargetkan sebesar Rp537,2 miliar. Namun, selama wabah corona target PAD-nya turun jadi Rp420,6 miliar. Penururunan sebesar Rp116,5 miliar itu jika dipersentasekan sekitar 21,69 persen.

Adapun PAD yang terganggu akibat pandemi corona ini, yakni dari sektor pajak dan retribusi. Sektor pajak yang terpengaruh misalnya, yaitu, pajak hiburan, hotel, restoran, parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta BPHTB.

Sedangkan, sektor retribusi yang terpengaruh, yakni, retribusi pasar, parkir dan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). Tak hanya dari sisi PAD, lanjut Nina, sumber pendapatan lainnya juga turut terdampak.

Seperti alokasi dana perimbangan atau dana transfer dari pusat. Dana perimbanganan itu, terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Untuk Purwakarta, biasanya menerima dana dari pusat itu lebih dari Rp 1,2 triliun. Tetapi, dengan adanya wabah sumber dana dari pusat yang diterima Purwakarta saat ini, lebih dari Rp 1,1 triliun.

“Untuk dana perimbangan dari pusat juga ada penurunan sekitar Rp 116 miliar atau setara dengan 9,10 persen,” jelas dia.

Meski demikian, lanjut Nina, wabah corona ini jangan sampai membuat semuanya terpuruk. Dalam kondisi sesulit apapun, instansi ini terus berupaya untuk terus menggenjot pendapatan. Saat ini, pihaknya telah merancang beberapa langkah strategis guna menggenjot sektor pendapatan ini.

Seperti untuk sektor pajak PBB, langkah ke depannya yaitu dengan melakukan perpanjangan jatuh tempo pembayaran. Biasanya pembayaran itu jatuh tempo berakhir di setiap Agustus, namun pada tahun ini diperpanjang hingga Oktober mendatang.

“Kemudian, kita memberikan penghapusan sanksi PBB berupa denda sampai tahun pajak (TP) 2019,” kata dia.
 
Sedangkan, untuk pajak non PBB BPHTB, sambungnya, langkah strategisnya, yaitu pemberian penghapusan sanksi pajak nonPBB BPHTB, berupa denda yang telah ditetapkan sampai April 2020. Jatuh tempo pembayaran pajak untuk masa pajak Maret sampai Mei 2020 adalah tanggal 30 Juni 2020. (Asep Mulyana)