Muncul Klaster Baru, DPRD Jabar Minta Pemprov Evaluasi

Muncul Klaster Baru, DPRD Jabar Minta Pemprov Evaluasi
net

INILAH, Bandung - Munculnya klaster baru di Pasar Tradisional Cileungsi, Kabupaten Bogor serta adanya pedagang yang terpapar Covid-19 di tiga pasar tradisional Kota Bandung menjadi sorotan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira.

Dia mengatakan, wacana dari new normal menjadi salah satu penyebab menyeruaknya penambahan korban pandemi. Harusnya kata Yunandar, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut dengan menetapkan aturan yang ketat. Dia pun menyarankan kepada pemerintah, untuk membuat kebijakan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Ini sebenarnya karena ada suatu euforia di masyarakat, karena merasa sudah berakhirnya PSBB. Lalu terkait masuknya idul fitri kemarin, sehingga banyak masyarakat melakukan aktivitas seperti semula. Termasuk pedagang pasar, walaupun sebenarnya belum boleh. Ditambah lagi dengan bercampur aduk dengan informasi new normal, yang dianggapnya sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Padahal maksud new normal tidak seperti itu. Kita harus mengantisipasi kondisi seperti ini. Harusnya ada prosedur baru, bahkan di setiap tatanan mengantisipasi agar tidak berkembang lagi wabah covid ini,” ujar Yunandar kepada INILAH, Rabu (10/6/2020).

Yunandar pun menyarankan, supaya di Jawa Barat mengikuti konsep pasar tradisional di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Dia menjelaskan, dari informasi yang diperolehnya ada aturan ketat yang diterapkan oleh pedagang pasar. Selain itu, lokasi berjualan pun digeser ke jalan raya sehingga physical distancing yang diminta bisa berjalan efektif. Hal itu sambung Yunandar, sebenarnya bisa diterapkan dan tentu saja dengan disertai aturan.

“Untuk pasar, ada ide menarik dari salah satu pasar di Salatiga. Sebelum PSBB, mereka sudah menerapkan agar pedagang dibuat berjarak. Kemudian pembeli juga dibuat berjarak. Memang agak sulit kalau digambarkan dengan kalimat, tapi kalau kita lihat fotonya kita bisa langsung paham. Disana juga pasar digeser ke jalan raya. Di kita memang agak sulit. Tapi kita punya kearifan lokal yang sekarang sudah hilang,” ucapnya.

“Dulu kita punya kebiasaan yang jadi budaya, yaitu hari pasar. Seperti Pasar Senin, Pasar Rabu, Pasar Jumat. Itu kearifan lokal yang pasar dibuka di hari tertentu saja. Itu bisa jadi solusi, jika digabungkan dengan konsep pasar di Salatiga. Pertama antar pedagang bisa jaga jarak, kedua juga bisa ada jarak antar pembeli, ketiga juga bisa drive in. Jadi itu (solusi) bisa ditwarkan kalau pasar di jalan raya. Walaupun tetap ada persyaratan, seperti jalan yang harus lebar dan kemudian dibuka di hari tertentu. Kenapa itu penting? Karena bisa jadi komando bagi masyarakat, kalau mereka mau belanja cukup di hari pasar saja. Jadi tidak usah setiap hari,” sambungnya.

Bahkan, Yunandar menyebutkan ketika solusi tersebut dikemukakan kepada Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jawa Barat, mereka pun setuju. Kendati demikian, dia meminta tetap harus ada campur tangan dari pemerintah berupa inovasi dan kebijakan agar korban pandemi tidak bertambah. Jika perlu, dibuat sanksi tegas pagi pelanggar protokol penanganan covid-19 ucapnya.

“Sekarang, kalau kita mau betul-betul nyaman dan aman, makan harus diterapkan pola tadi. Ini saya sudah diskusikan dengan asosiasi, mereka pun tertarik. Menurut mereka, ini solusi yang bisa dilakukan karena di Salatiga terbukti bisa dilakukan. Tetapi tetap ada prosedur lain, misalnya disediakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk pedagang dan pembeli. Contoh di Kota Bandung sudah diberikan masker, tetapi masalahnya tidak dipakai. Mungkin karena tidak nyaman karena mengganggu pernafasan. Makanya harus ada inovasi, misalnya disediakan face shield. Ketika masuk pasar dipinjamkan, kemudian keluar pasar dikembalikan dan disemprot dengan desinfektan. Selain itu juga perlu ada edukasi akan pentingnya APD,” ucapnya.

“Lalu harus ada yang mengawasi, baik dari orang pasar dengan dibantu oleh petugas dari pemerintah. Jadi kalau tidak dipakai, harus ada tindakan tegas. Misal, pedagang di-suspend jangan berdagang sementara. Untuk pembeli, seperti pasar ritel modern, pembeli dilarang masuk kalau tidak pakai APD misalnya masker. Prosedur ini harusnya masuk dalam aturan,” tambah Yunandar.

Kendati demikian, hal tersebut sulit dilakukan jika kepala daerah tidak menerapkannya. Dia berharap, ada keputusan dari Gubernur Ridwan Kamil melalui gugus tugas penanganan covid-19, agar membangun sistem yang baik di pasar. Selain itu, dirinya juga mendorong kepada pemerintah untuk mulai beralih memanfaatkan teknologi dalam berbisnis. Hanya saja kata Yunandar, harus didukung oleh pemerintah dalam pelaksanaannya.

“Masalah lain, kita di provinsi tidak bisa mengikat pasar tradisional karena aturan hanya bisa dilakukan oleh walikota atau bupati. Tetapi kalau itu menjadi anjuran dalam bentuk keputusan gubernur, melalui gugus tugas penanganan covid, saya kira bisa dilakukan. Selain itu, sekarang ini kan sudah masuk era ekonomi digital. Sekarang ini pedagang pasar masih belum tahu memanfaatkannya. Maka dari itu, tugas dari pemerintah untuk memberi pelatihan dan dibantu agar pedagang pasar tradisional bisa beralih dan memanfaatkan bisnis online,” lanjut dia.

Sementara itu, mengenai pedagang pasar yang tertular covid-19 di Kota Bandung dan Kabupaten Bogor. Yunandar menyarankan agar dilakukan karantina lokal dan menerapkan standard operational procedure (SOP) tim gugus tugas, agar tidak bertambahnya korban akibat penularan pandemi asal Wuhan, China tersebut.

“Mau tidak mau harus di karantina lokal sesuai SOP gugus tugas. Harus dilakukan rapid test, swab test dan kemudian ditunggu sampai 14 hari setelah adanya temuan. Pedagang yang disana mau tidak mau harus berdagang lewat online. Ini bukan sulit, yang penting ada niat. Baik dari pemerintah dan pelaku. Tinggal didukung teknik marketing yang baik. Pemerintah harus menghadirkan profesional untuk menangani dan memfasilitasi itu,” tutupnya. (Yuliantono)