Harga BBM tak Turun, Jokowi Disomasi Rakyatnya

Harga BBM tak Turun, Jokowi Disomasi Rakyatnya
istimewa

INILAH, Jakarta - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Penggugat Harga BBM melayangkan surat somasi untuk Presiden Jokowi, terkait masih mahalnya harga BBM.

Marwan Batubara, salah satu deklarator somasi tersebut menyatakan, surat somasi sudah disampaikan ke Sekretariat Negara dan berisikan 2 poin. "Ada 2 poin yang kami gugat, pertama agar pemerintah membayar kompensasi pembayaran BBM berlebih oleh masyarakat dan kedua agar pemerintah segera menurunkan BBM sesuai dengan aturan main," ujar Marwan dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Rabu (10/6/2020).

Marwan menyatakan, alasan pihaknya menggugat penurunan harga BBM adalah karena dalam 3 bulan terakhir, harga minyak dunia mengalami penurunan yang membuat harga BBM di beberapa negara ikut disesuaikan. Namun, hal itu tidak terjadi di Indonesia. "Alasannya ini bagi kita ada aturan main, ya, jadi mestinya ikut saja aturan main. Waktu harga minyak dunia naik, harga BBM naik, kenapa pas turun tidak mau ikut aturan main," jelasnya.

Marwan membeberkan adanya kerugian konsumen akibat ditahannya harga BBM. Formula harga BBM di Indonesia merujuk kepada Singapura (MOPS/Mean of Platts Singapore), atau argus periode tanggal 25 pada dua bulan sebelumnya, sampai 24 satu bulan sebelumnya, untuk penetpan harga BBM bulan berjalan.

Misalnya, Kepmen ESDM No 62K/2020, formula harga BBM untuk jenis bensin di bawah RON 95, bensin RON 98 dan minyak solar CN 51, adalah MOPS. Atau argus ditambah Rp1800 per liter ditambah margin (10% dari harga dasar).

Sesuai patokan tersebut, lanjut Marwan, berdasarkan nilai MOPS rata-rata 25 Februari sampai dengan 24 Maret 2020 dengan asumsi kurs Rp15.300/US$, maka harga pertamax RON 92 sebesar 5.500 per liter. Sementara harga pertalite RON 90 sebesar Rp5.250 per liter.

"Faktanya harga resmi BBM di SPBU adalah pertamax Rp9 ribu per lier, pertalite Rp 7.650 per liter. Selama ini, rakyat membeli BBM terlalu mahal hingga Rp3.000 per liter. Tinggal dikalikan saja berapa kerugian rakyat," ungkapnya.

Pihak pensomasi Jokowi ini, kata Marwan, menunggu respons pemerintah hingga 16 Juni 2020. Pemerintah dinilai harus konsisten dengan peraturan yang disusun karena polemik BBM ini berkaitan dengan hajat hidup banyak orang.

"Tidak turun harga ini nggak hanya melanggar hukum, tapi merampas uang rakyat sang sangat merugikan masyarakat miskin dan rentan miskin apalagi yang terdampak Covid-19," imbuh salah satu penggugat, Abdurrahman Syebubakar.

Sebelumnya, pemerintah telah menjelaskan alasan mereka belum kunjung menurunkan harga BBM. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan, harga BBM nasional saat ini masih salah satu yang termurah di ASEAN sehingga belum perlu diturunkan.

"Kita bukan yang termahal di Negara ASEAN. Volume kita juga turun signifikan. Pemerintah tetap mempertahankan kebijaksanaan kebijakan untuk BBM tertentu seperti premium," ucap Menteri Arifin dalam rapat virtual dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Senin (4/5/2020).

Demikian juga dengan Pertamina yang menyatakan harga BBM tidak akan berubah sejak 2016 meskipun harga minyak dunia mengalami fluktuasi.

"Masyarakat dapat memastikan, BBM subsidi dan penugasan (Premium dan Solar) dalam beberapa tahun tidak mengalami kenaikan, baik dalam kondisi minyak dunia tengah naik atau turun," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman, beberapa waktu lalu. (inilah.com)