Siap-siap, Anggaran Pilkada di Tengah Pandemi Akan Membengkak

Siap-siap, Anggaran Pilkada di Tengah Pandemi Akan Membengkak
Ilustrasi/Antara Foto

INILAH, Bandung- Anggaran pelaksanaan Pilkada diprediksi akan membengkak. Terlebih, digelar pada masa Pandemi Covid-19. 

Diketahui, terdapat delapan daerah di Jabar yang menggelar Pilkada Serentak 2020. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran dan Kota Depok.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda Pemprov Jabar, Dani Ramdan mengatakan, diprediksi anggaran pelaksanaan pilkada akan meningkat dua kali lipat. Dia mencontohkan, bahkan di Korea Selatan yang berhasil melaksanakan pemilu legislatif di tengah wabah virus corona anggaranya mencapai 4 kali lipat dibanding pemilu pada situasi normal. 

“Di kita, mempet-mepetnya bisa dua kali lipat untuk menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi Covid-19,” ujar Dani di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (11/6/2020).

Menurut dia, pelaksanaan Pilkada memang lebih baik segera digelar. Mengingat saat ini masa tugas kepala daerah yang akan melangsungkan hajat demokrasi tersebut sudah habis. 

Pelaksanaan pilkada di Jabar sendiri rencananya bakal digelar pada Desember ini. Dani menilai hal tersebut paling ideal untuk meminimalisasi masa tugas penjabat (Pj) bupati atau wali kota.

“Kalau tidak dilaksanakan Desember ini, pj bupati atau wali kota menjabatnya bisa lama, bahkan bisa 1-2 tahun. Kalau pilkada dilaksanakan Desember minimal pj bupati /wali kotanya tidak akan lama. Kalau menjabatnya sekitar 3 bulan itu normal, seperti biasa,” kata dia. 

Yang dikhawatirkan, dia menambahkan, roda pemerintahan akan berjalan stagnan bilamana terlalu lama dikepalai oleh Pj. Mengingat  masa jabatan pj tidak seperti kepala daerah definitif yakni 5 tahun.

Meskipun tugas dan wewenang pj sama dengan kepala daerah definitif tapi, tidak bisa setuntas kepala daerah definitif.

Kendati demikian, dia menegaskan, melaksanakan Pilkada di tengah pandemi ini tentu harus dibarengi dengan bagaimana cara meminimalisasi risiko penularan Covid-19. Salah satu caranya dengan anggaran yang lebih banyak. Karena, panitia harus membeli banyak alat pelindung diri untuk petugas di lapangan. 

Belum lagi, kata dia,  membeli alat atau fasilitas yang dibutuhkan seperti disiinfektan, sabun cuci tangan, dan alat-alat lainnya. Selain itu, kata Dani masa kerja petugas seperti KPPS pasti lebih lama, bisa jadi, jam kerjanya diperpanjang, karena TPS-nya jadi lebih sedikit. Kalau tidak, TPS-nya diperbanyak. Karena harus tetap menjaga protokol kesehatan.

“Dengan kebutuhan-kebutuhan itu, pastinya dana yang dibutuhkan lebih banyak. Sebagai ilustrasi, yang sudah berhasil melaksanakan pemilu di tengah pandemi Korea Selatan. Tapi anggarannya sampai 4 kali lipat dari pemilu pada situasi normal,” papar Dani.

Namun di sisi lain, dengan adanya Pandemi Covid ini ada keterbatasan dana di pemerintah pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada. Sebab, selama ini anggaran banyak digunakan untuk penanganan Covid-19. 

“Tapi, katanya APBN mau membantu sharing dana untuk pilkada ini. Tentunya, dananya pasti besar karena ada sekitar 300 kota/kabupaten dan 18 provinsi yang akan melaksanakan pilkada se-Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengharapkan pilkada serentak 2020 di Jabar bisa digelar dengan kondusif pada Desember mendatang. Meskipun saat ini tengah dalam kondisi pandemi Covid-19. 

"Pilkada ini memang cukup menyita perhatian. Bukan semata karena nyoblosnya pada Desember tahun 2020 nanti, tapi proses yang harus dilakukannya sebelum pencoblosan seperti apa di tengah pandemi Covid-19 ini," ujar Ridwan Kamil. 

Karena itu, pekan ini dia berencana menggelar rapat dengan KPU Jabar dan KPU Kabupaten Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada termasuk dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda). 

"Saya mengharapkan bagaimana di 8 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada ini, indeks demokrasinya tinggi tapi tetap dalam melaksanakan proses pilkada ini tetep menerapkan protokol kesehatan," kata Emil.

Rata-rata, kata dia, ke 8 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada masuk pada level biru. "Artinya, kita bisa mencari cara yang aman dalam berdemokrasi tapi memperhatikan protokol kesehatan," katanya.