Beredar ‘Surat Sakti’ PPDB 2020, DPRD: Mencederai Kesepakatan

Beredar ‘Surat Sakti’  PPDB 2020, DPRD: Mencederai Kesepakatan

INILAH, Bandung-Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya buka suara mengenai surat rekomendasi yang diberikan salah satu anggota komisinya, Dadang Supriatna, kepada SMKN 4 Bandung terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurut dia, hal tersebut mencederai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam rapat komisi. 

 

Hadi mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat dengan sejumlah stakeholder di sektor pendidikan, beberapa waktu lalu. Rapat tersebut dihadiri oleh kepala dinas yang terlibat dalam PPDB. Juga dihadiri oleh Dewan Pendidikan Jawa barat dan Satuan Tugas Sapuan Bersih  pungutan liar.

 

"Di rapat kami menyepakati untuk tidak membuat apapun terkait dengan rekomendasi atau apapun. Dan ini bahkan kami sudah umumkan kepada publik," ujar Hadi, Jumat (12/6/2020).

 

Kendati demikian, dia menjelaskan,  kepemimpinan di komisi DPRD Jabar menerapkan sistem kolegial. Di mana tidak ada keweanangan dari pimpinan komisi untuk melakukan proses formal seperti memberi peringatan  kepada anggota Komisi V DPRD Jabar yang bersangkutan. 

 

Namun kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku telah melakukan komunikasi secara personal dengan Dadang Supriatna. Hal itu dilakukan sejak beredarnya foto 'Surat Sakti' rekomendasi terkait PPDB, pada Jumat (11/6/2020).

 

"Dia mengkonfirmasi bahwa (surat) itu betul dari beliau dengan dalih bahwa tidak melakukan proses menekan ataupun campur tangan. Tapi sesungguhnya surat itu adalah sebuah percederaan kesepakatan," paparnya.

 

Hadi melanjutkan, komunikasi juga dilakukan dengan Dinas Pendidikan  Jawa Barat. Pihaknya meminta menyampaikan informasi kepada setiap kepala sekolah negeri agar mengabaikan seluruh surat yang muncul dari dewan dalam bentuk apapun. 

 

"Karena dewan sudah menentukan itu bukan sikap resmi dari komisi V.  Jadi ke depan jika ada yang seperti itu mohon di angkat diinfokan, dan kepada pihak penyelanggara PPDB abaikan permintaan yang seperti itu," pungkas Hadi. (Rianto Nurdiansyah)