Ombudsman: PPDB Harus Menjunjung Tinggi Nilai Keadilan

Ombudsman: PPDB Harus Menjunjung Tinggi Nilai Keadilan
istimewa

INILAH, Bandung - Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat Haneda Sri Lastoto menegaskan, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 harus menjunjung tinggi nilai keadilan. Pasalnya. Pola jalur belakang atau titipan masih kerap ditemui di PPDB dari tahun ke tahun.


Hal tersebut disampaikan, Haneda saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (13/6/2020).

"Misalnya, ada orang tua yang memanfaatkan jalur tertentu demi meloloskan putra atau putrinya ke sekolah negeri unggulan. Kondisi ini tidak hanya satu dua orang saja, hanya hal tersebut tidak terekspose ke publik," ucap Haneda.

Oleh karena itu, lanjut Haneda, sejatinya PPDB perlu dilakukan dengan pengawasan ketat. Pasalnya, PPDB harus memastikan sebuah keadilan bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh hak pendidikan.

"Maka seharusnya PPDB ini benar-benar mewakili kepentingan masyarakat dari sisi kepastian dan perlindungan hukum agar tidak terjadi praktik diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang oeh oknum," ujar Haneda.

Selain itu, Haneda mengungkapkan, pemerintah dari pusat hingga ke tingkat daerah di sektor pendidikan harus memastikan jangan sampai ada praktik janggal dalam PPDB. Meski proses ini tidak bisa berjalan secara sempurna, tapi kerucangan harus diminimalisir hingga mencapai angka nol.

"Kalau penyelenggara layanan sudah diawasi sedemikian rupa oleh aturan dan pengawasan atasannya maka jangan kemudian publik malah merusak sistem yang sudah terbangun itu dengan berbagai cara," pungkasnya. (Ridwan Abdul Malik)