FAGI Jabar Pertanyakan Pelantikan Kadisdik Jabar Baru

FAGI Jabar Pertanyakan Pelantikan Kadisdik Jabar Baru

INILAH, Bandung - Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat merasa kecewa dengan dilantiknya Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) yang baru. Gubernur Jabar Ridwan Kamil melantik Dedi Supandi menjadi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) menggantikan Dewi Sartika.

“Kami harus kecewa tiga kali berturut-turut dengan Kadisdik Jabar. Sebelumnya, Gubernur menunjuk Ahmad Hadadi, digantikan dengan Dewi Sarika, dan sekarang Dedi Supandi. Ketiganya bukan dari lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) dan lama menjabatnya tidak cukup panjang, Sehingga, program Kadisdik sebelumnya belum selesai sudah diganti dengan program baru karena pejabatnya baru. Contohnya, Ahmad Hadadi membuat program SMA Terbuka dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) SMK. Program ini tidak jelas kelanjutnya oleh Kadisdik penggantinya," papar Ketua FAGI Jabar Iwan Hermawan, Minggu (14/6/2020).

Kata Iwan, Gubernur Jabar tidak serius dalam mengurus pendidikan di Jawa Barat, lain halnya dengan Dinas Kesehatan yang selalu dari berlatar pendidikan dokter.

"Saat ini baik Kadisdik maupun sekretaris dinasnya dari IPDN. Sementara ada beberapa pejabat yang berkualifikasi LPTK malah ditempatkan di SKPD lain. Kalau pendidikan di Jawa Barat ingin bagus dan juara serahkan dong pada ahlinya. Karena kalau diserahkan kepada bukan ahhlinya tunggulah kehancuranya, begitu dalam ajaran syariat Islam,” tambah Iwan. .

Menurutnya, jabatan Kepala Dinas seharusnya menjadi jabatan karier. Melalui revisi Peraturan Pemerintahan tentang Guru, Kemendikbud berupaya untuk memperbaiki sistem rekruitmen dari mulai jabatan kepala sekolah hingga kepala dinas pendidikan. Kepala dinas pendidikan harus benar-benar berdasarkan kemampuan karier sebagai guru.

Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Pasal 107 huruf c mengamanatkan bahwa persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pemimpin Tinggi (JPT) tingkat pratama (setingkat Kadisdik) dari kalangan PNS harus memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan,

"Yang dari luar LPTK tidak akan memiliki roh nya pendidikan, untuk menjadi profesional kependidikan maksimal harus menjalani pendidikan S1 dan PPG kependidikan di LPTK, kenapa guru di wajibkan linier antara kualifikasi pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkannya, tapi yang ngurus guru tidak dituntut lineritas," pungkas Iwan. (Okky Adiana)