Kajari Cirebon: Jangan Korupsi Dana Covid-19, Bisa Dihukum Mati

Kajari Cirebon: Jangan Korupsi Dana Covid-19, Bisa Dihukum Mati
Foto: Maman Suharman

INILAH, Cirebon - Kajari Sumber Cirebon Tommy Kristanto memastikan akan memroses aduan dugaan korupsi dana Covid-19. Asalkan, aduan tersebut dilengkapi dengan data dan bukti-bukti yang akurat. 

"Kalau ada laporan dugaan kasus korupsi, apalagi dana Covid-19 akan saya sikat. Asalkan datanya lengkap dan bukan fitnah," kata Kajari usai mengikuti rapat penanganan Covid-19 di Gedung Pemkab Cirebon.

Tommy menjelaskan, arahan Presiden Jokowi yang mempermudah proses pencairan anggaran Covid-19, jangan serta merta disalah gunakan. Untuk itu, pihaknya mewaspadai oknum-oknum yang ingin bermain-main dengan dana Covid-19, karena gampangnya birokrasi pencairan anggaran. Namun, semua pihak sudah diingatkan, jangan sampai menyalah gunakan kelonggaran aturan dengan tujuan memperkaya diri.

"Presiden sudah mempermudah proses pencairan dana Covid-19. Awas saja, barang siapa yang ingin coba-coba bermain curang, akan saya sikat. Masalahnya, hukuman akan berbeda kalau saat bencana. Bisa dihukum mati," ancam Kajari.

Terkait permasalah beras yang diminta anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari dana reses, kajari mengaku belum mempelajari, apakah aturannya benar atau menyalahi. Masalahnya belum ada laporan yang masuk. Namun yang harus disikapi adalah, adanya duplikasi data. Kalau ditemukan duplikasi, pihaknya akan memperingatkan jangan sampai Bansos salah sasaran dan salah prosedur.

"Kalau ditemukan salah prodesur pasti ada resikonya, baik dari segi administrasi maupun dari segi hukum. Tetap akan kita proses, namun prosesnya seperti apa kita lihat nanti ya. Kalau ada duplikasi ya bisa jadi ada proses hukum," ungkapnya.

Kajari juga menyinggung persoalan bansos yang terkendala dengan masalah data. Saat ini, data penerima harus dibenahi terlebih dahulu karena masih simpang siur, atau tidak valid. 

Khusus masalah beras dari dinsos yang diminta anggota dewan untuk dibagikan kepada konsutuen, Kajari mengaku akan mempelajari terlebih dahulu. Persoalan ada beberapa anggota dewan yang sudah membagikan beras, padahal Dinsos sendiri belum mengirimkan, Tommy mengaku belum tahu.

"Itu hal khusus ya, nanti saya belum tahu masalahnya. Intinya, jangan coba-coba bermain-main dengan anggaran Covid-19. Presiden sudah mempermudah, tapi jangan sampai menjadi celah korupsi," tegas Kajari.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggaran  reses dewan yang sudah di recofusing, diminta untuk dibagikan berbentuk beras lewat Dinas Sosial. Bagi Dinsos tidak masalah, asalkan dewan memberikan by name by andress buat penerimanya. Namun sampai saat ini, hanya ada beberapa anggota dewan yang sudah menyerahkan by name by andres. Sementara anggota dewan lainnya memilih jalan aman dan tidak menyerahkan by name by andres.

Alhasil, Dinsos juga belum bisa menyalurkan beras tersebut, karena prosedur dari dewan belum terpenuhi. Ironisnya, santer terdengar, bahwa beras tersebut ternyata sudah ada di dewan, dan sudah dibagi bagikan kepada anggota. Belum diketahui secara pasti, siapa yang mengirim beras tersebut. Tapi pastinya, beras itu bukan berasal dari Dinsos, namun diduga ada oknum yang memberikan dana talangan.

"Berasnya masih ada di saya. Ia saya juga menerima, tapi belum saya bagikan. Saya takut masalah, makanya nanti akan saya kembalikan saja pada orang yang mengirimnya," kata salah satu anggota dewan yang wanti-wanti namanya tidak ditulis. (Maman Suharman)