BK DPRD Jabar Bahas Sanksi untuk Anggota Pemberi 'Surat Sakti'

BK DPRD Jabar Bahas Sanksi untuk Anggota Pemberi 'Surat Sakti'
net

INILAH, Bandung - Badan Kehormatan DPRD Jabar akan menggelar rapat pleno guna menyikapi dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Dadang Supriatna. Hal itu menyusul adanya kop surat rekomendasi calon siswa ke SMKN 4 Bandung dari salah satu anggota komisi V DPRD Jabar tersebut.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat Hasbullah Rahmad  mengatakan dalam rapat internal tersebut bakal membahas sanksi yang mungkin diberikan kepada Dadang. 

"Kalau sanksi ada banyak macamnya, ada teguran tertulis, ada dia direkomendasikan ke bagian alat dan kelengkapan, ada juga sampai diberhentikan andai kesalahannya fatal. Nanti kita akan telaah setelah rapat pleno internal BK," ujar Hasbullah Rahmad, akhir pekan lalu.

Hasbullah memastikan, pihaknya akan segera memanggil Dadang untuk mengklarifikasi surat rekomendasi tersebut. Terlebih dalam kop surat yang ditandatangani oleh Dadang menyertakan logo DPRD Jabar. 

"Iya saya sebagai ketua BK DPRD Jabar akan memanggil yang bersangkutan karena kalau saya baca suratnya menggunakan logo DPRD Jabar walau dia tanda tangannya pribadi," paparnya.

Padahal, lanjut dia, hanya pimpinan komisi yang berhak mengeluarkan kop surat dengan logo DPRD Jabar. Di mana hal tersebut sudah tertuang dalam tata tertib. 

Selain itu, dia menilai, yang dilakukan Dadang selaku anggota Komisi V yang menaungi pendidikan, tidak etis.

"Kedua kaitannya dengan etika. Saya kira tidak pantas kalau dia mau memasukkan saudara atau siapan, kan bisa melalui jalur-jalur formal, jalur prestasi. Ada mekanisme formal yang bisa dilalui," katanya. (Rianto Nurdiansyah)