GP Ansor Bogor Minta Ridwan Kamil Merevisi SK Gubernur Nomor 443/2020

GP Ansor Bogor Minta Ridwan Kamil Merevisi SK Gubernur Nomor 443/2020
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor -  Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Bogor mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk merevisi Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 443/kep.321-hukham/2020 tentang protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan pondok pesantren (Ponpes).

Bendahara GP Ansor Kabupaten Bogor Amin Fajri menilai, keputusan itu relatif memberatkan. Khususnya terkait poin ancaman sanksi pemerintah terhadap Ponpes yang ada di Tanah Pasundan.

"GP Ansor Kabupaten Bogor meminta agar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) segera meninjau ulang SK Nomor 443/kep.321-hukham/2020 tentang protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan Ponpes tersebut karena sudah mencederai lembaga pesantren. Gubernur atau pemprov terhadap pesantren itu kan mitra, bukannya punya hubungan vertikal," ucap Amin kepada wartawan, Minggu (14/6/2020).

Dia menerangkan, SK itu mencerminkan lembaga pesantren berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti halnya lembaga-lembaga sekolah menengah tingkat atas. Padahal, Ponpes tidak ada hubungan struktural dengan pemerintahan provinsi.

"Alih-alih turut membantu memenuhi kebutuhan Ponpes terkait sarana protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19, Gubernur Ridwan Kamil malah meluncurkan keputusannya yang memberatkan seluruh pengelola pesantren di Jawa Barat tersebut hingga hari ini kami minta SK tersebut segera direvisi," terangnya.

Amin menuturkan, ketika diterbitkan seharusnya SK nomor 443/kep.321-hukham/2020 itu juga mengkonfirmasi apa yang dibutuhkan pesantren, tidak seperti instruksi organisasi secara vertikal.

"Apa yang terjadi di hampir seluruh Ponpes saat ini adalah kekhawatiran para pengelola serta santri terpapar Covid-19. Sehingga, mayoritas mereka (Ponpes) menghentikan kegiatan belajarnya lalu muncul keputusan gubernur ini justru semakin memperumit masalah yang menimpa setiap pondok pesantren, seperti banyak dikeluhkan para ustadz dan kiyai," tutur Amin.

Dia menjelaskan akibat SK  nomor 443/kep.321-hukham/2020 para kyai dan ustaz menjadi khawatir kekurangan santri ataupun santriwati, bahkan tidak sedikit yang jadi ketakutan dengan aturan itu. 

"Pesantren hari ini kosong santrinya, ketika mau masuk lagi tahun ajaran baru, ya sudah sudah nambah masalah lagi karena terbitnya SK Nomor 443/kep.321-hukham/2020l sementara tidak ada yang memberikan bantuan alat-alat yang mendukung protokol kesehatan kepada Ponpes," jelasnya.

Informasi yang dihimpun, SK Nomor 443/kep.321-hukham/2020 itu menyebutkan pesantren-pesantren di Jawa Barat harus membuat surat pernyataan kesanggupan yang berisi tiga poin. Diantaranya, bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dalam menjalankan aktivitas selama pandemi. Kedua, bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan pondok pesantren. 

Terakhir, bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan jika terbukti melanggar Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19. Surat pernyataan itu harus ditandatangani pihak pesantren di atas materai Rp6.000. (Reza Zurifwan)