Pelonggaran PSBB Hadapkan Rakyat pada 'New Reality'

Pelonggaran PSBB Hadapkan Rakyat pada 'New Reality'
Foto: Zainulmukhtar

INILAH, Garut- Pemerintah dan jajarannya belum cukup maksimal dalam mengeluarkan kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Hal itu diindikasikan dengan terjadinya lonjakan kasus gelombang dua juseru pascapelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) baru saja dibuka.

Rakyat pun dihadapkan pada kenyataan untuk bisa tetap bertahan dan produktif pada kondisi bahaya yang selalu mengancam akibat pelonggaran PSBB. Apalagi kecenderungan penularan Covid-19 saat ini tidak menunjukkan gejala secara fisik. 

Semestinya Pemerintah meninjau ulang kebijakan pelonggaran PSBB berkaitan terpenuhi atau tidaknya persyaratan pelonggaran PSBB, mencakup pengendalian penyebaran virus, kesiapan pusat layanan kesehatan masyarakat mengidentifikasi, menguji, melacak kontak dan mengarantina.

Karenanya, Muhammadiyah memandang kebijakan kenormalan baru (New Normal) sebagai seruan tanggap darurat New Reality. Menormalisasikan realitas kehidupan saat ini dengan berpegang pada protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Hal itu mengemuka pada Diskusi "Persiapan Fisik dan Mental Menyambut Tatanan Kehidupan Baru (Pascapandemi)" dengan menghadirkan Direktur RS PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta/Ketua MPKU PWM DIY Ahmad Faesol, dan Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC)/Pimpinan Pusat Muhammadiyah Budi Santoso sebagaimana dalam rilisnya diterima INILAH, Minggu (14/6/2020).

Direktur RS PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta Ahmad Faesol menilai, pelonggaran PSBB justeru menambah jumlah kasus dan memperpanjang masa pandemi. Meskipun pemerintah berdalih pada pengembangan ekonomi, hal itu justeru menempatkan rakyat pada kondisi bahaya. Tren virus saat ini tak menunjukkan gejala secara fisik pada seseorang membuka peluang penyebaran virus dari satu orang ke banyak orang lainnya. 

Dia pun menyangsikan kebijakan tersebut diberlakukan telah melalui perencanaan matang. 
"Harusnya Pemerintah meninjau ulang, apakah Indonesia sudah memenuhi syarat pelonggaran PSBB itu sendiri ?" tanyanya.

Ahmad Faesol menyebutkan, sejumlah persyaratan mesti dipenuhi tersebut antara lain mencakup transmisi Covid-19 yang dapat dikendalikan, pusat kesehatan masyarakat yang mumpuni dalam mengidentifikasi, isolasi, menguji, melacak kontak serta mengakarantina. Juga, peninjauan terkait risiko wabah yang bisa diminimalkan melalui kebijakan ketat meliputi risiko penyebaran imported dan adanya langkah–langkah pencegahan di tempat kerja secara massif.

Dengan keadaan seperti itu, Ahmad Faesol berharap masyarakat menanggapi New Normal sebagai New Reality dengan mengubah pola hidup agar dapat bertahan. Salah satunya melalui reframing dan memunculkan pikiran positif untuk beradaptasi di situasi pandemi. 

"Masyarakat harus mulai mencoba produktif, menerima perubahan serta menumbuhkan kesadaran akan pola hidup sehat. Selain itu, penuhi perelengkapan diri dalam rangka menjaga keselamatan diri dan orang lain tentunya dengan menambah wawasan edukasi kesehatan sehubungan dengan Covid-19," harapnya. 

Tim Media MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah Budi Santoso menegaskan, dalam perjalanan menangani Covid-19, Muhammadiyah mendukung penuh untuk bersama-sama menghadang wabah tersebut. 

"Narasi Muhammadiyah tidak menggunakan kata New Normal. Akan tetapi menggunakan kata progresif Tanggap Darurat. Muhammadiyah terus mendorong pada upaya stay at home kepada masyarakat, khususnya jama'ah Muhammadiyah. Tidak ada kondisi New Normal dan Transisi, tetapi (yang ada) Tanggap Darurat,” tegasnya lagi.  

Budi Santoso pun menyebutkan, melalui kiprah MCCC, Muhammadiyah terus mengupayakan diseminasi informasi terkait Covid-19 di berbagai program. Salah satunya Sikuvid dan Sikevid. 
“Kami menyediakan perangkat sikuvid dan sikevid untuk mengukur seberapa kesiapan mental kita menghadapi covid ini dan seberapa kuat imunitas tubuh kita,” imbuhnya.(zainulmukhtar)