Terpidana Korupsi Bansos Disidang Lagi Lantaran Korupsi RTH

Terpidana Korupsi Bansos  Disidang Lagi Lantaran Korupsi RTH
foto: INILAH/Ahmad Sayuti

INILAH, Bandung- Mantan Kepala DPKAD Kota Bandung yang juga narapidana kasus Bansos Kota Bandung Herry Nurhayat kembali jalani sidang dakwaan kasus korupsi. Selain Herry, dua orang mantan anggota DPRD Kota Bandung jalani sidang yang sama. 

 

Hal itu terungkap dalam sidang dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan laham Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung TA 2012-2013 di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (15/6/2020). 

 

Sidang yang dipimpin T Beny Eko Supriadi berlangsung di ruang dua dengan sistem video conference (Vicon). Sidang beragendakan dakwaan dibacakan tim JPU KPK Budi Nugraha. 

 

Sementara tiga terdakwa tidak dihadirkan langsung ke persidangan, mereka yakni Herry Nurhayat, Dadang Supriatna (unsur swasta), dan dua mantan anggota dewan Tomtom Dabulqomar serta Kadar Selamet. Mereka menjalani sidang dakwaan di Rutan secara online atau Vicon.

 

Seperti diketahui Herry selaku Kepala DPKAD Kota Bandung sekaligus pengguna anggaran, bersama-sama Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet selaku anggota DPRD Kota Bandung 2009 yang diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana sehingga menyebabkan kerugian negara dalam pengadaan tanah RTH pada 2012 dan 2013.

 

Hery bersama Tomtom dan Kadar ditetapkan tersangka pada  20 April 2018. Kemudian dalam pengembangan kasus tersebut, KPK kembali menetapkan tersangka baru, yakni Dadang Suganda (DS), wiraswasta pada 21 November 2019.

 

Awalnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung menetapkan perlu ada kawasan lindung berupa RTH untuk menghadapi ancaman masalah ketersediaan air dan penurunan kualitas air tanah Kota Bandung.

 

Untuk merealisasikan anggaran tersebut, APBD Kota Bandung tahun anggaran 2012 dilakukan pembahasan antara Herry bersama Tomtom dan Kadar selaku Ketua Pelaksanaan Harian Badan Anggaran (Banggar) dan anggota Banggar DPRD Bandung.

 

Seusai APBD Kota Bandung 2012 disahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Bandung No. 22 Tahun 2012, dengan alokasi anggaran untuk RTH adalah sebesar Rp123,9 miliar yang terdiri atas belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk enam RTH.

 

Dua RTH di antaranya adalah RTH Mandalajati dengan anggaran sebesar Rp33,455 miliar dan RTH Cibiru dengan anggaran sekitar Rp80,7 miliar.

 

Diduga Tomtom dan Kadar menyalahgunakan kewenangan sebagai Tim Banggar DPRD Kota Bandung dengan meminta penambahan alokasi anggaran RTH itu. Selain itu, keduanya diduga berperan sebagai makelar dalam pembebasan lahan.

 

Sedangkan Herry diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dengan membantu proses pencairan pembayaran tanah untuk RTH, padahal diketahui dokumen pembayaran tidak sesuai kondisi sebenarnya bahwa transaksi jual beli tanah bukan kepada pemilik tanah asli melainkan melalui makelar, yaitu Kadar dan kawan-kawan. (Ahmad Sayuti]