DPRD Jabar Desak Gubernur Hapus Butir 3 Kepgub No 433/Kep.231-Hukham/2020

DPRD Jabar Desak Gubernur Hapus Butir 3 Kepgub No 433/Kep.231-Hukham/2020
net

INILAH, Bandung – Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mendesak Gubernur Ridwan Kamil untuk menghapus butir 3 dalam Surat Keputusan Gubernur No 443/Kep.231-Hukham/2020, tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Pondok Pesantren.

Abdul Hadi mengatakan, butir 3 dalam surat tersebut yang mewajibkan dibuatnya surat pernyataan kesanggupan, tidak memenuhi aspek hukum sekaligus membuat resah pondok pesantren. Dia meminta kepada gubernur untuk mengkaji ulang butir 3 tersebut, sebab menurutnya tidak berguna.

“Dari segi hukum, jelas butir 3. Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut tidak bermakna apa-apa,” ujar Abdul Hadi di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Senin (15/6/2020).

Dia melanjutkan, tanpa surat pernyataan pun penetapan sanksi jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan terkait penanganan pandemi corona pun otomatis akan berlaku. Abdul Hadi mengaku khawatir, dengan adanya surat pernyataan yang tercantum dalam butir 3, dapat menimbulkan salah paham. Seolah-olah Ponpestidak taat hukum. Terlebih dalam Kepgub tersebut, hanya berupa pedoman dan tidak dapat memuat sanksi hukum.

“Bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19", itu sebenarnya otomatis berlaku. Artinya siapapun yang melanggar ketentuan larangan dalam peraturan perundang-undangan, memang dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan sanksi yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Karenanya tanpa penyebutan dalam Surat Pernyataan pun hal tersebut sudah terjadi. Karenanya  butir 3 Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut tidak ada fungsinya secara hukum. Justru menimbulkan keresahan karena mempersepsikan warga pesantren tidak taat hukum. Lagian Kepgub tidak dapat memuat sanksi hukum, hanya pedoman semata,” terangnya.

Selain itu Abdul Hadi juga mempertanyakan, apakah butir 3 tersebut hanya diterapkan kepada pesantren atau kepada seluruh pihak. Dia berharap, jika surat pernyataan tetap diterapkan, Pemprov bisa berlaku adil dengan memberlakukannya kepada seluruh elemen masyarakat, guna menghindari kesan diskriminatif terhadap pesantren. Sebab menurutnya, semua kegiatan memiliki potensi yang sama mengenai pelanggaran protokol kesehatan.

"Gubernur harus bersikap adil, tidak boleh hanya pesantren saja yang dikenakan perintah untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan, melainkan juga kegiatan-kegiatan lainnya,” harapnya.

Ketimbang menjadi polemik, politisi PKS itu meminta kepada gubernur sebaiknya menghapus butir 3 tersebut. Serta menerapkan surat pernyataan kesanggupan secara umum kepada seluruh masyarakat, demi meningkatkan kedisiplinan dalam melindungi diri guna mencegah penyebaran pandemi.

"Hal penting juga, gubernur harus memantau dan mengevaluasi proses penegakan hukum maupun disiplin terhadap Protokol Kesehatan. Jangan sampai aturan dibuat, namun tidak mampu mendisiplinkan warga karena ketidaktegasan aparat pemerintah,” tandasnya. (Yuliantono)