Edi Sis dan Anggota DPRD Disebut Terima Jatah RTH

Edi Sis dan Anggota DPRD Disebut Terima Jatah RTH
Foto: Ahmad Sayuti

INILAH, Bandung - Dalam sidang dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung, nama mantan Sekda Kota Bandung Edi Siswadi hingga anggota DRPD disebut-sebut menerima jatah.  

Seperti diketahui, mantan anggota DRPD Kota Bandung yang juga mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DRPD Kota Bandung Tomtom Dabbul Qomar, Kadar Slamet, dan mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung Herry Nurhayat didakwa pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penajara.

Para terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni memperkaya diri sendiri dan orang lain atau koorporasi dengan cara melakukan pengarturan dalam penganggaran pelaksanaan pembayaran ganti rugi atas pengadaan lahan RTH. 

Mereka memerintahkan DPKAD untuk mengubah nilai alokasi anggaran tanpa melalui survei besaran lahan dan nilai lahan yang akan diganti rugi tanpa musyarawah dengan Pemkot dan pemilik lahan. 

Akibatnya, dari total anggaran Rp139 miliar yang terealilasi hanya Rp115 miliar dengan total kerugian negara mencapai Rp68 miliar lebih.

Dalam dakwaannya, JPU KPK Budi Nugraha menyebutkan jika perbuatan para terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain atau koorporasi. Yakni terdakwa satu Tomtom menerima Rp7,1 miliar dan terdakwa dua Kadar Slamet Rp4,7 miliar.

”Kemudian terdakwa tiga Herry Nurharat menerima Rp8,8 miliar,” katanya.

Selain itu, ada juga mantan Sekda Kota Bandung yang juga terpidana korupsi suap Hakim Bansos Setyabudhi Tejo Cahyono, Edi Siswadi Rp10 milliar. Edi menerima jatah setelah meminta agar lahan milik Dadang Suganda dimasukan untuk mendapat ganti rugi.

Budi menyebutkan, uang yang diterima Edi Siswadi diperuntukan untuk kebutuhan dirinya mencalonkan sebagai Wali Kota Bandung periode 2013-2018, dan kepengurusan perkara bansos yang tengah disidangkan di pengadilan Tipikor Bandung dengan tujuh orang terdakwa.

Selain itu, ada juga dua orang mantan anggota DRPD Kota Bandung periode 2009-2013, yakni Jhony Hidayat dari Partai Golkar menerima Rp35 juta dan Lia Nurhambali dari PPP sebesar Rp175 juta. Sementara, satu orang lagi hingga kini masih aktif sebagai anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PDIP sebesar Rp175 juta.

Selain itu, dalam berkas dakwaan juga disebutkan aliaran dana RTH juga mengalir ke mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada yang diberikan Herry Nurhayat. Oleh Dada, uang dalam bentuk cek sebesar Rp2 miliar itu diberikan kepada pengacara kasus Bansos Kota Bandung Winarno Jati untuk dipakai sebagai uang pengembalian ganti rugi negara.

Kemudian, Budi mengungkapan juga kepada Dadang Suganda Rp19,1 miliar (penahanan dalam berkas terpisah), Dedi Sertiadi Rp100 juta, Grup Engkus Rp250 juta dan Hadah Iskandar Rp1,2 miliar. (Ahmad Sayuti)