Kejar Pelayanan Prima, Diskominfo Mantapkan Upaya Integrasi Data

Kejar Pelayanan Prima, Diskominfo Mantapkan Upaya Integrasi Data
net

INILAH, Bandung - Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jawa Barat terus memantapkan upaya integrasi data guna mewujudkan smart province. Hal tersebut menjadi kebutuhan dalam menjalankan pemerintahan demi memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadiskominfo) Jawa Barat Setiaji mengatakan,  sejauh ini pihaknya telah berupaya mewujudkan data base yang solid dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber.

"Data yang dikumpulkan itu yang jadi konsern, tahun ini bagaimana mensinergikan data," ujar Setiaji, Senin (15/6/2020).

Berkaca dari Pandemi Covid-19, Setiaji mengaku, pihaknya mendapatkan banyak pelajaran dari pentingnya pendataan yang terintergrasi. Misalnya Untuk mengetahui angka kepala keluarga yang membutuhkan bantuan sosial. 

"Kita jadi punya data masyarkat miskin yang fix, sebelumnya kalau kemarin kan dua tahun tiga tahun sekali (pendataan)," ungkapnya. 

Setiaji menilai, untuk mengoptimalkan data yang terintegrasi ini memang dibutuhkan waktu untuk mencapai kesempurnaan. Namun belajar dari pengalaman tatkala melakukan pendataan masyarkat yang membutuhkan bantuan sosial Covid-19, dia mengklaim, saat ini sudah mendapatkan bentuk dan metode yang paling pas. 

"Tahap satu mungkin agak berantakan, tahap kedua agak lebih bagus. kita temukan juga model caranya," ucapnya. 

Menurut Setaji, pihaknya harus benar-benar fokus dalam mensinergikan data ini. Namun dia optimis, pihaknya dapat mengemas data base sejumlah sektor yang diperlukan agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarkat. 

"Data banyak, kan data kemiskinan, dan lain lain.  Misalkan bansos dan data pelaku ekonimi.  kita harus fokus satu-satu agar bisa jadi satu data dalam suatu sektor," katanya.

Yang terjadi saat ini, menurut dia, setiap stakeholder memiliki data masing-masing. Misalnya saja data yang terdapat di Kementerian Sosial terpisah degan yang berada di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Karena itu, pihaknya merasa perlu mengemas sejumlah data tersebut agar menjadi satu kesatuan. 

"Disdukcapil punya, pemerintah pusat juga punya, ini kan jadi data yang bisa digunakan pemanfaat data, jadi kita dipersiapkan suatu data yang tadi," jelas dia. 

Adapun tantangan yang dimiliki oleh Diskominfo Jabar, yaitu terkait kualitas data yang dihimpun. Di mana kadang kala menemukan format Nomor Induk Kependukan (NIK) yang tidak sesuai. 

"Kadang ada NIK tapi format enggak sesuai. nulisnya juga pakai teks. Di KTP juga kan belum tentu lengkap ada RT nya dan lain-lain, kelengkapan data juga penting," pungkasnya. (adv)