Purwakarta Masih Butuh Duit Gede Tuntaskan Penataan Infrastruktur

Purwakarta Masih Butuh Duit Gede Tuntaskan Penataan Infrastruktur
ilustrasi

INILAH, Purwakarta – Pemkab Purwakarta, masih butuh anggaran besar untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur layak di wilayah ini. Mungkin angkanya dikisaran Rp 400 miliar. Tapi, di sisi lain, selama ini kemampuan APBD daerah belum bisa menutupi.

Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Purwakarta, Ryan Oktavia menuturkan, sebenarnya persoalan infrastruktrur khususnya jalan nyaris rampung 100 %. Bahkan, hingga ke peloksok desa pun pemkab telah melakukan pembenahan jalan bagi masyarakat. Karena, itu memang menjadi prioritas pemerintah selama ini.

“Kalau melihat data, persenate kemantapan jalan ini terus meningkat dari tahun ketahun. Hingga akhir 2019 kemarin, jalan mantap di wilayah kami mencapai 86 % dari total panjang jalan jalan kabupaten yang mencapai 728,94 kilometer,” ujar Ryan kepada INILAH, Selasa (16/6/2020).

Pihaknya merinci, dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 728,94 kilometer ini, masing-masing 556,079 kilometer merupakan kategori jalan berlapis aspal. Kemudian, jalan kategori beton mencapai 134,710 kilometer. Lalu, 28,135 kilometer dalam kondisi masih krikil.

Terkait kebutuhan untuk menyelesaikan 14 persen lagi, harus disiapkan memang cukup besar. Karena, selain untuk kebutuhan pembangunan, juga butuh untuk pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun sebelumnya.

“Kalau berbicara kebutuhan, biaya pemeliharaan justru yang dibutuhkan lebih besar. Karena, memelihara yang sudah ada untuk tetap mantap, itu jauh lebih sulit,” seloroh dia.

Atas dasar itu, di tahun ini pihaknya mengusulkan anggaran untuk program infrastruktur tersebut sekitar Rp 200 miliar. Namun, yang disepakatinya di angka Rp 132 miliar. Itupun, bukan hanya bersumber dari APBD kabupaten saja. Melainkan akumulasi dari bantuan provinsi dan dana alokasi khusus (DAK) dari pusat.

“Untuk anggaran yang bersumber dari kabupaten, itu di angka Rp 54,3 miliar. Sisanya, banprov dan DAK,” tambah dia.

Namun, angka-angka itu pun sirna setelah Covid-19 mewabah dan menghancurkan tatanan ekonomi Negara. Karena, anggaran yang disiapkan untuk pembangunan infrastruktur layak pun dengan terpaksa harus bergeser. Alhasil, dari alokasi anggaran yang disiapkan ini hanya tinggal menyisakan 8 persen dari total anggaran yang sudah terencana.

“Sekarang, alokasi anggaran untuk infrastruktur itu ada di angka Rp 10 miliar. Artinya, hanya tinggal 8 persennya saja dari anggaran yang sebelumnya sudah terencana itu,” pungkasnya. (Asep Mulyana)