Sikap Kami: Bancakan Bernama RTH

Sikap Kami: Bancakan Bernama RTH

SEJARAH akan mencatat, program ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung tak hanya berentuhan dengan lingkungan. Dia menghadirkan monumen tingginya tingkat korupsi di Kota Kembang, setidaknya pada peristiwa itu terjadi.

Jika jaksa penuntut dari KPK bisa membuktikan dakwaannya, maka ini adalah kasus korupsi yang fenomenal. Betapa tidak fenomenal, kalau dari total anggaran Rp115 miliar, lebih separuhnya ditilap. Ada kerugian negara mencapai Rp69 miliar.

Drama proses korupsi itu pun, sekali lagi jika dakwaan jaksa terbukti, bukan lagi tindakan yang yang sembunyi-sembunyi. Tapi sudah terang-terangan secara vulgar. Berapa jatah saya? Jangan segitu atuh? Tak malu-malu lagi.

Sejak awal, ketika program RTH dicetuskan, permainan sudah mulai tercium. Perubahan penunjukan lokasi, perubahan standar harga, perubahan anggaran di APBD Kota Bandung, sulit untuk dibantahkan bahwa itu memang dimaksudkan untuk dijadikan bancakan.

Proyek RTH digarong rame-rame. Siapa saja pelakunya? Yang sudah jadi tersangka memang baru empat orang: Kadar Slamet, Tomtom Dabbul Qomar, Herry Nurhayat, dan Dadang Suganda. Tapi, nama lain yang disebut-sebut dalam dakwaan cukup banyak. Kita meyakini, jika penyidik melakukan pengembangan atas apa yang berkembang di persidangan nantinya, akan muncul tersangka-tersangka lain.

Atau, siapa tahu, KPK menerima pengajuan permintaan justice collaborator dari salah seorang terdakwa, Kadar Slamet. Sangat mungkin, jika itu dipenuhi KPK, akan ada hal-hal lain yang akan terbongkar. Sebab, kita melihat tindak korupsi dalam kasus ini sedemikian gampangnya. Nyaris tanpa modal, kecuali kemampuan lobi-lobi dan patgulipat di antara penguasa, pengusaha, dan calo.

Kita berharap, kasus ini akan terbongkar dan terbuka seterang-terangnya. Sebab, kasus korupsi ganti rugi lahan ini merugikan semua pihak. Merugikan pemilik lahan, merugikan keuangan daerah, dan tentu saja merugikan masyarakat Kota Bandung.

Uang yang ditilap senilai Rp69 miliar bukanlah angka yang sedikit bagi Pemkot Bandung, baik ketika peristiwa itu terjadi, atau sekarang. Dana sebesar itu, kalau sekarang, bahkan cukup untuk menebar 115 ribu bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19.

Kita pun berharap, saat kasus dan sidang ini bergulir, nantinya tak ada jaksa yang terenyuh karena pengakuan kesalahan dan pernyataan penyesalan dari terdakwa, lalu memberikan tuntutan super-ringan. (*)