Tanda Tangan Digital Lebih Aman, Diskominfo Jabar Siapkan Tata Naskah Dinas

Tanda Tangan Digital Lebih Aman, Diskominfo Jabar Siapkan Tata Naskah Dinas
net

INILAH, Bandung - Dewasa ini kemajuan teknologi berjalan sangat cepat. Untuk bisa bersaing, digitalisasi menjadi keharusan diterapkan di berbagai sektor.

Tak terkecuali tanda tangan digital yang dipercaya memiliki kelebihan lain, salah satunya keamanan lebih terjamin dari risiko pemalsuan tanda tangan. Mengingat penipuan berupa penyalahgunaan identitas seseorang demi keuntungan pribadi dewasa ini kerap kali terjadi.

Selain itu, tanda tangan digital juga memiliki peranan penting dalam pelestarian sumber daya alam. Dampak positifnya terhadap lingkungan, yaitu membantu menekan penebangan pohon yang digunakan untuk memproduksi kertas.

Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jawa Barat akan mendorong penerapan tanda tangan digital di sistem pemerintahan maupun masyarkat Jabar. Terlebih tanda tangan digital pun telah tertera dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 11 ayat 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), lalu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 52 ayat 1 dan 2 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

"Tanda tangan digital jadi fokus kami, kita terapkan tanda tangan elektronik di berbagai sektor," ujar Kepala Diskominfo Jawa Barat Setiaji, Selasa (16/6/2020).

Setiaji mencotohkan, tanda tangan digital ini dapat diaplikasikan dalam Surat Keterangan (SK) Pegawai, termasuk saat kenaikan pangkat atau jabatan. Selain itu bisa juga dilakukan dalam catatan keuangan.

"Misalnya kontrak, kuitansi pembayaran, dan sebagainya," ucapnya.

Setiaji mengaku, saat ini pihaknya sedang menyiapkan tata naskah dinas terkait penerapan dan cara tandatangan elektronik tersebut. Di mana sedang dikaji oleh Biro Organisasi.

Dia menilai, untuk menerapkan tanda tangan digital pada seluruh sektor di Jabar ini harus menyamakan persepsi terlebih dahulu dengan berbagai pihak. Tak terkecuali dengan lembaga peradilan, baik itu pemeriksa maupun pelaksana.

"Kita samakan persepsi antara lembaga pemeriksa dan pelaksana, jangan sampai tanda tangan digital tidak sah karena tidak ada basahnya yang ber-materai," katanya.

Setiaji menambahkan, tanda tangan digital akan lebih bermanfaat bilamana diterapkan dalam struktur blockchain atau buku besar digital yang terdesentralisasi, terdistribusi dan bersifat publik. Karena itu dia memastikan, digitalisasi ini cenderung aman disandingkan dengan tanda tangan konvensional  yang menggunakan tinta dan kertas. Tak terkecuali pada aktivitas jual beli yang harus membubuhkan tanda tangan.

"Pastinya digital lebih aman, kalau diterapkan blockchain, blockchain itu istilahnya buku akuntasi besar yang mencatat setiap perubahan," pungkas Setiaji. (adv)