Tahun Ajaran Baru di Saat Pandemi

Tahun Ajaran Baru di Saat Pandemi
Pengamat Kebijakan Pendidikan Prof. Cecep Darmawan. (antara)

INILAH, Bandung - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akhirnya mengumumkan kebijakan terkait sekolah yang sudah sekitar 3 bulan ini ditutup gara-gara pandemi corona.

Nadiem menyebut, tahun ajaran baru 2020-2021, tetap akan dimulai bulan Juli, namun tidak serentak, semua bisa tatap muka atau belajar di sekolah.

Nadiem memutuskan sekolah yang berada di zona hijau atau rendah kasus corona dan bisa dikendalikan, boleh dibuka dan belajar tatap muka. Zona hijau hanya 6 persen dari total jumlah peserta didik se-Indonesia. Sementara sekolah di daerah zona merah, kuning, oranye, sebanyak 94 persen masih belajar daring.

Terkait kebijakan tersebut, Pengamat Kebijakan Pendidikan Prof. Cecep Darmawan menyebut, pihaknya sepakat tentang kebijakan pemerintah, dalam hal ini Mendikbud. Sebab, kata dia, kebijakan itu datang dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

"Sekolah dalam hal ini di bawah Kemendikbud, jadi pintunya satu saja, kalau Gugus Tugas menyetujui atau membuka ya buka saja, kalau tidak menyetujui ya tidak," ujar Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ini, Selasa (16/6/2020).

Dia menambahkan, keselamatan siswa yang paling utama, sebab kalau penyebaran Covid-19 ini merembet ke seluruh siswa yang jumlahnya cukup banyak, akan merepotkan semua pihak, bukan pendidikan itu tidak penting, tapi kesehatan harus diutamakan.

Pendidikan masih bisa dilakukan dari berbagai cara, meskipun belum begitu optimal dibanding tatap muka. Itu salah satu upaya pendidikan jarak jauh melalui daring dan lainnya. "Justru, hemat saya, pemerintah harus membuat infrastruktur pendidikan jarak jauh itu, misalnya melalui jejaring dan lain-lain," ujar Prof. Cecep.

Dia memastikan, penyelamatan anak dari bahaya Covid-19 jauh lebih utama daripada memaksakan diri ke sekolah. Bahkan, pihaknya sangat setuju dengan Kemendikbud, bahwa pada Juli 2020 pembelajarannya diubah secara total. Untuk siswa yang 96 persen itu menggunakan pendidikan jarak jauh.

Pendidikan jarak jauh itu salah satu upaya yang bisa dimanfaatkan, sembari pemerintah bisa mengalokasikan pendidikan di jejaring dan infrastrukturnya. Kalau perlu, memfasilitasi anak-anak yang kesulitan mengakses internet, juga membuka channel-channel lain yang bisa diakses oleh para siswa.

"Pihak-pihak swasta, terutama yang diuntungkan oleh perusahaan provider harus bisa membantu, misalnya bisa berupa diskon dan lainnya," ucap Prof. Cecep.

Terkait Covid-19, memang ini ujian bersama. MJau tidak mau harus diterima, orang tua juga harus membuka ruang-ruang dialog, bagaimana perasaan anak, berdiskusi, dan berbagi. "Bukankah Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan semua tempat adalah sekolah," imbuhnya.

Dia berharap, hak belajar siswa tidak boleh terhalang karena pandemi. Sebab, hak belajar itu hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Tinggal, cara metode pendekatannya saja yang berubah, tapi haknya tidak boleh dihalangi.

"Karena pandemi, bukan berarti siswa libur enam bulan atau satu semester. Tetapi, anak itu harus belajar meski melalui pendidikan jarak jauh,” pungkas Prof. Cecep. (okky adiana)