Tidak Berhak Tapi Menerima Bansos, Dinsos Jabar Minta Tahu Diri

Tidak Berhak Tapi Menerima Bansos, Dinsos Jabar Minta Tahu Diri
dok/inilahkoran

INILAH, Bandung - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Barat Dodo Suhendar meminta masyarakat untuk tahu diri. Hal tersebut dialamatkan kepada pihak yang tidak berhak menerima bantuan sosial (bansos) Covid-19 namun telah terdaftar sebagai penerima.

Dodo mengatakan, pihaknya mendapati berbagai dinamika dalam proses pendataan dan penyaluran bansos untuk masyarakat. Salah satunya, yaitu adanya sasaran penerima bantuan yang terlewat. Di sisi lain, ditemukan pula penerima ganda.

"Yang sudah terlanjur terdaftarkan padahal dia tidak berhak mestinya dengan sadar tahu diri bahwa bukan haknya," ujar Dodo, Selasa (16/6/2020).

Dodo menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat membuka akses kepada pihak yang hendak melaporkan keluhan terkait penyaluaran maupun pendataan bansos melalui Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) dan aplikasi Sapa Warga.

"Ketika ada keluhan, tidak tepat sasaran yang harusnya menerima ini tidak menerima. Ataupun yang ganda itu juga disampaikan lewat Pikobar," katanya.

Dalam rangka pengawasan penyaluran, Dodo mengaku, yaitu dengan mengambil foto sasaran penerima bansos oleh pihak yang ditugaskan oleh PT POS. Pengambilan foto juga dilakukan kepada rumah dan kartu keluarga penerima.

"Memang tidak memungkiri dinamika di lapangan terutama yang double baik itu dari bantuan BST Kemensos maupun program PKH dan BNPT yang sekarang berganti nama menjadi program sembako," katanya.

Dodo berharap penyaluran bansos tahap kedua, dapat terlaksana dengan lebih baik. Di mana bantuan bisa lebih tepat sasaran dengan dukungan data, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga alamat yang jelas.

"Dan yang penting dia juga tidak menerima double dari bantuan yang lainnya," katanya.

Dodo mengaku, pihaknya pun telah melalukan konsultasi dengan BNPT untuk memadankan data. Mengingat BNPT memiliki data baik itu dari Kemnesos, Dana Desa maupun kabupaten kota.

Dia menyebutkan, ada perbedaan antara data keluarga rumah tangga sasaran (KRTS) terdampak Covid-19 non-DTKS dalam (Kepgub) dan realisasi, yaitu di angka sekitar 2000 penerima. Hal ini pula yang sedang dikonsultasikan dengan BPKP untuk menyelaraskan pada bantuan dari Kementerian Sosial maupun dana desa.

"Diharapkan di akhir penyaluran tahap pertama ini akan kelihatan berapa dari DTKS ini yang clean, yang tidak double. Untuk yang tidak dapat bantuan dari sana sini sehingga ini menjadi sasaran kedua," katanya. (Rianto Nurdiansyah)