Bapenda Kabupaten Bandung Optimistis Raihan Insentif Pajak Daerah Lampaui Target

Bapenda Kabupaten Bandung Optimistis Raihan Insentif Pajak Daerah Lampaui Target
Ilustrasi/net

INILAH,Bandung,-  Insentif Pajak Daerah dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Daerah lainnya untuk PAD Kabupaten Bandung hingga kini sudah mencapai Rp18 miliar. Pencapaian insentif pajak daerah itu melebihi jumlah insentif pada 2019 lalu.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung, Usman Sayogi mengatakan,  pada 2019 jumlah insentif pajak daerah yang dibayarkan wajib pajak mencapai Rp14 miliar.
"Hitungan itu sampai akhir bulan Juni 2019. Sementara untuk bulan ini sudah Rp18 miliar. Dan ini belum sampai akhir bulan sebagai batas waktu program ini," kata Usman di Soreang, Selasa (16/6).

Usman optimistis jika pendapatan insentif pajak daerah bisa mencapai angka Rp25 miliar hingga akhir bulan  Juni tahun ini. Dengan begitu, selisih jumlahnya dengan tahun lalu bisa mencapai lebih dari Rp10 miliar.

Menurut Usman, pencapaian insentif pajak daerah untuk PAD tersebut diakibatkan adanya kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak. Terlebih, Bapenda juga memiliki program penggratisan dan diskon pembayaran pajak."Programnya, untuk pembayaran pajak dibawah Rp500 ribu kami gratiskan atau dibebaskan. Sedangkan yang Rp500 ribu hingga Rp5 juta kami berikan diskon 50 persen," ujarnya.

Meski demikian, pembebasan dan diskon pembayaran PBB itu bersyarat. Dimana wajib pajak tidak memiliki tunggakan pembayaran pajak sebelumnya.

Usman melanjutkan, dalam sehari sedikitnya Rp700 juta diterima oleh Bapenda Kabupaten Bandung dari wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya. Jumlah itu, kata Usman, terhitung sangat besar. Kata dia, jika jumlah besarnya pembayaran pajak yang dibayarkan wajib pajak wujud representasi mayoritas masyarakat sudah sadar pajak.

"Apalagi banyak wajib pajak yang datang selain membayar pajak tahunan juga membayar tunggakan dan dendanya. Malah ada yang sudah terhapus dari sistem. Artinya ada pemasukan dari potensi yang mandeg menjadi potensi yang baru," ujarnya.  

Bapenda Kabupaten Bandung, lanjut Usman,  juga berencana akan memperpanjang waktu pembayaran untuk pajak dikisaran Rp500 ribu hingga Rp5 juta. Namun demikian, Bapenda masih melakukan kajian agar hitungan jumlah pendapatan pajak sesuai untuk PAD. "Ini juga lagi kami bicarakan dengan Komisi B karena responnnya cukup bagus jika memang tidak melanggar aturan. Wajib pajak juga meminta agar waktunya diperpanjang," ujarnya.

Usman mengimbau kepada wajib pajak untuk membayar pajak melalui online atau datang langsung ke tempat pembayaran pajak. Ia meminta pembayaran pajak jangan dilakukan secara kolektif atau titip menitip. Hal iini untuk mengantisipasi adanya kesalahpahaman dalam penginputan atau tidak tersampaikannya pembayaran pajak."Karena banyak kasus seperti itu. Lebih baik bayar sendiri. Bisa via online atau datang langsung ke Bapenda Kabupaten Bandung," katanya.

Ketua Komisi D, Maulana Fahmi mengapresiasi langkah Bapenda Kabupaten Bandung yang sudah berinisiatif memberikan program pembebasan dan diskon pembayaran pajak.

Menurutnya, program tersebut sangat membantu masyarakat yang kini tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Fasilitas keringanan pajak tersebut, kata dia, membuat wajib pajak tetap taat membayar pajak. "Tentu langkah ini patut diapresiasi. Masyarakat sangat terbantu. Antusiasme masyarakat untuk membayar pajak juga tinggi sekali," kata anggota dewan dari Fraksi PKS yang juga anggota Bangar.

Namun demikian, Fahmi meminta agar Bapenda mengoptimalkan peran kewilayahan untuk pelaksanaan pembayaran pajak tersebut. Pasalnya, jika dipusatkan di satu tempat, ia khawatir masyarakat akan berjubel. (rd dani r nugraha).