KPU Kabupaten Bandung Ajukan Penambahan Anggaran Rp20 Miliar

KPU Kabupaten Bandung Ajukan Penambahan Anggaran Rp20 Miliar

INILAH,Bandung,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung mengaku telah mengajukan penambahan anggaran Pilkada 2020 senilai Rp20,9 miliar ke KPU Pusat. "Pengajuan penambahan anggaran ini sudah sesuai dengan perintah KPU RI karena ada ajuan ke APBN. Ajuannya Rp20,9 miliar," kata Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya di Soreng, Selasa (16/6/2020).

Meski demikian, kata Agus, ajuan penambahan tersebut apakan akan dikoreksi atau tidak oleh KPU RI. Ajuan penambahan anggaran tersebut untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk seluruh tahapan Pilkada 2020.

Dikatakan Agus, ada empat item APD yang menjadi prioritas untuk diadakan dalam menunjang seluruh tahapan Pilkada. Antara lain, hand sanitizer, face shield, sarung tangan dan masker."Tapi ada juga item lainnya seperti termo gun dan yang lainnya," ujarnya.

Agus melanjutkan, sebagian besar APD yang diajukan bisa digunakan berulang kali setelah disterilisasi, kecuali sarung tangan yang hanya bisa digunakan sekali pakai. Menurut Agus,  APD tersebut akan digunakan berdasarkan pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Bandung. "Tidak berbasis orang, tapi berdasarkan tahapan. Misalnya untuk tahapan ini, yang akan terlibat berapa orang dan memerlukan APD apa saja," katanya.

Menurut Agus, seluruh elemen di KPU, mulai dari komisioner, PPK, PPS dan PPDB dan KPPS akan mendapatkan APD selama tahapan pilkada berlangsung.

Sementara itu, di kesempatan berbeda Bupati Bandung, Dadang M Naser meminta KPU Kabupaten Bandung dan Bawaslu Kabupaten Bandung untuk sama-sama mengencangkan ikat pinggang terkait anggaran Pilkada. Meski, anggaran Pilkada Kabupaten Bandung terbilang cukup besar dibanding dengan daerah lainnya. "Kami mohon KPU dengan Bawaslu sama-sama ikut mengencangkan ikat pinggang,” kata Dadang.

Menurut Dadang, anggaran Pilkada tidak diganggu sama sekali sejak Pemkab Bandung melakukan enam kali refocusing untuk penanganan Covid-19. Ia mengatakan tidak ada permasalahan dengan anggaran itu.

Hanya saja, kata Dadang meminta agar ada penyesuaian saat pelaksanaan Pilkada. Mulai dari TPS yang harus menerapkan protokol kesehatan. Biasnaya TPS menampung 750 orang, maka nanti dilonggarkan menjadi 500 atau 600 orang.  "Jadi enggak ada tambahan. Disesuaikan dulu. Efesiensi dong. Anggaran sudah besar. Studi banding dinas enggak ada. Nah itu bisa enggak ditarik.  Promosi dan sosialisasi Pilkada bisa saling bantu. Tidak harus menggunakan dana besar. Karena masyarakat sudah biasa sih Pilkada. Seluruhnya akan kami gerakkan dinas-dinas untuk lakukan sosialisasi," katanya. (rd dani r nugraha).