Sip, Kota Bogor Pilot Project KPK Terkait Interkoneksi Data Pajak Daerah

Sip, Kota Bogor Pilot Project KPK Terkait Interkoneksi Data Pajak Daerah
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor- Kota Bogor jadi salah satu pilot project KPK terkait interkoneksi data pajak daerah. Akan ada kerja sama antar kedua lembaga.

Dedie A Rachim kedatangan kawan-kawan lama, Selasa (16/6). Di Pemkot Bogor, dia menerima kunjungan sejumlah personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kunjungan itu untuk mengabarkan terpilihnya Kota Bogor sebagai salah satu pilot project interkoneksi data pajak daerah.

Hal ini dilakukan untuk mencegah tumpang tindih data kepemilikan, khususnya terkait data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). Nantinya Pemkot Bogor dan KPK akan melakukan perjanjian kerja sama (PKS). 

Satgas Informasi Data KPK, Nanang Farid Syam menjelaskan, KPK berencana membangun sistem data besar (big data). Tahun ini pihaknya menyasar lima kabupaten/kota di Bodebek terkait data PBB-P2.

“KPK ingin membangun interkoneksi data-data dengan pemda. Ujungnya nanti di dalam big data secara simultan ada data-data berkaitan dengan APBD. Pelan-pelan kami mulai, data PBB-P2 ini yang paling mudah. Target lima kabupaten/kota selesai tahun ini,” ungkapnya didampingi Satgas informasi Data KPK lainnya, Bumi dan Andi Baskoro.

Nanang menyebut, Satgas Informasi Data merupakan bagian dari Direktorat Pengolahan Informasi dan Data, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK. Tugasnya melakukan pembinaan jaringan dalam perspektif kerja sama dengan para pihak dalam membangun infrastruktur data.

“Jadi core bisnis kami menyalurkan informasi data yang dibutuhkan KPK. Kalau di Korsupgah lebih ke pembenahan sistem,” terangnya.

Nanang menjelaskan, pihaknya ingin mengetahui struktur data yang dimiliki Pemkot Bogor seperti apa. Minimal nantinya KPK bisa mengakses data berdasarkan web service atau secara teknis lainnya.

“Intinya jika ada kebutuhan informasi data kelembagaan tidak perlu tatap muka lagi, karena ini data negara. Ini prinsip pencegahan yang kami bangun, karena temuan banyak kasus ada tumpang tindih kepemilikan data, sertifikat tanah dan yang lainnya. KPK diamanahkan itu,” jelas Nanang.

Menurutnya, setelah database pajak daerah ini dibangun dengan pemerintah daerah, pada akhirnya nanti data ini akan ditarik menjadi data nasional.