DPRD Jabar Minta Sekolah Sosialisasikan SPP Gratis

DPRD Jabar Minta Sekolah Sosialisasikan SPP Gratis
net

INIAH, Bandung – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan meminta kepada pihak sekolah mensosialisasikan mengenai SPP gratis bagi SMA, SMK, dan SLB agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi orangtua siswa.

Dia menjelaskan, sumbangan dari pemerintah provinsi tersebut sebenarnya masih jauh dari kebutuhan operasional sekolah. Sehingga sekolah berkewajiban memberikan pemahaman kepada para orangtua murid, agar ketika adanya permintaan tambahan iuran tidak muncul lagi perdebatan terkait program SPP gratis tersebut. Dadang pun mendorong kepada tim Saber Pungli untuk turut serta memberikan sosialisasi kepada sekolah, dalam menetapkan biaya tambahan kepada orangtua siswa.  

“Mengenai SPP gratis, harus diberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa tidak semuanya gratis. Tidak semuanya tanpa bayar. Terutama SMK, itu sangat berat. Dengan sumbangan dari provinsi, nilainya masih jauh dari kebutuhan sekolah. Untuk satu tahun itu, tiap siswa SMA itu biayanya Rp 4.500.000. SMK Rp 5.500.000. Sementara bantuan dari pemerintah hanya Rp 1.700.000 tiap siswa. Ini masih jadi kendala. Maka dari itu, sekolah harus bisa berinovasi. Mengobrol dengan orangtua murid, untuk membuat konsep akan hal ini. Kepada Saber Pungli pun akan dijelaskan,” ujar Dadang kepada INILAH, Rabu (17/6/2020).

“Konsepnya jangan iuran. Biarkan orangtua murid yang tentukan. Mungkin bentuknya bisa sumbangan. Tetapi nilainya tidak boleh sama. Kalau sama, ya komitmen namanya. Harus disesuaikan dengan kemampuan. Masalah ini harus segera disosialisasikan, karena sekarang dalam PPDB ini jadi isu hangat. Harus diberi pemahaman kepada orangtua siswa,” sambungnya.

Dadang pun mengingatkan kepada sekolah, agar tidak salah langkah dalam menetapkan aturan terkait permintaan bantuan sumbangan kepada orangtua siswa. Sebab bisa menjadi polemik, jika permohonan bantuan tersebut disertai sanksi kepada peserta didik. Dia pun meminta kepada sekolah, agar dapat lebih kreatif dalam mengambil sebuah kebijakan supaya selain kebutuhan sekolah terpenuhi, para orangtua pun tidak terbebani.

“Lalu jangan sampai ada sanksi, kalau ada orangtua yang tidak bayar. Seperti ijazah ditahan atau tidak boleh ikut ulangan. Sebab yang namanya sumbangan, waktu tidak dibatasi. Silakan sekolah lebih kreatif dalam mensosialisasikannya. Supaya kebutuhan sekolah bisa terpenuhi dan hal ini tidak jadi masalah,” tutupnya. (Yuliantono)