Telur Infertil Banyak Beredar, DKPP Jabar: Kasihan Peternak Ayam Petelur Merugi

Telur Infertil Banyak Beredar, DKPP Jabar: Kasihan Peternak Ayam Petelur Merugi
Foto: Rianto Nurdiansyah

INILAH, Bandung - Peternak ayam ras dan petelur merugi akibat beredarnya telur infertil alias hatched egg (HE). Di Jawa Barat sendiri, telur dari ayam broiler atau pedaging ini sudah beredar sebelum pandemi Covid-19 terjadi.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat kerap kali memberikan imbauan agar telur infertil tidak diperjualbelikan. Mengingat larangan ini diatur dalam Permentan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Di mana dalam Bab III pasal 13 disebutkan, pelaku usaha integrasi, pembibit GPS, pembibit PS, pelaku usaha mandiri dan koperasi dilarang memperjualbelikan telur tertunas dan telur ayam infertil sebagai telur konsumsi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat Jafar Ismail mengatakan, penjualan telur infertil dengan harga murah otomatis akan mematikan harga.

"Efeknya, peternak ayam ras dan petelur terhantam, kasihan mereka rugi," ujar Jafar, Rabu (17/6/2020).

Menurut Jafar yang baru dilantik sebagai Kepala Dinas DKPP pada Jumat (12/6/2020) lalu ini, untuk mengantisipasi peredaran telur infertil dibutuhkan kerjasama dengan sejumlah stakeholder. Di mana perlu diketahui terlebih dahulu jumlah kebutuhan konsumsi di Jabar per kapita secara real. Baik itu untuk komoditas telur dan daging ayam.

"Upayanya, harus duduk bersama, menghitung yang real, mulai dari penduduk Jabar, harus bersama BPS (Badan Pusat Statistik), lalu harus dihitung kebutuhan (telur) per kapita," katanya.

Adapun peredaran telur infertil yang terjadi di masa Pandemi Covid-19, menurut dia, dipengaruhi pula oleh banyaknya restoran maupun tempat pariwisata yang tutup. Dengan begitu, ada pula perusahaan pembibitan yang menjual telur HE atau tidak dapat ditetaskan yang sebenarnya untuk menghasilkan anakan ayam atau day old chick (DOC).

"Saat Pandemi Covid ini kan restoran, hotel, pariwisata tutup, jadi mereka mau tidak mau telurnya harus dijual murah," kata dia.

Menurut Jafar, secara tampilan tidak ada perbedaan yang mencolok antara telur HE dengan telur yang dihasilkan ayam petelur. Tak terkecuali soal kandungam proteinnya.  

"Yang membedakan kalau sudah dipecahkan. Kalau telur HE sudah dibuahi oleh jantan sehingga lingkaran blastoderm (sel embrio) lebih besar," ungkapnya.

Selain itu, telur HE juga biasanya tidak langsung didistribusikan oleh para breeding maupun perusahaan ayam pedaging. Sehingga ketika sampai di masyarkat sudah dalam kondisi busuk. Hal ini pula yang membuat telur HE tidak dapat diperjualbelikan.

"Sanksi buat perusahan yang menjual telur HE, yaitu mulai dari peringatan secara tertulis, penghentian kegiatan, tidak diberikan rekomendasi pemasukan satu tahun, dan terakhir pencabutan izin usaha," ungkapnya.

Menurut Jafar, saat ini permintaan telur di Jawa Barat yaitu di angka 498.000 ton per tahun. Sementara kapasitas produksi yaitu 188.000 ton per tahun. Untuk menutupi permintaan tersebut pihaknya mendatangkan telur dari sejumlah provinsi, di antaranya Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Karena itu, pihaknya berencana membentuk kawasan koorporasi peternakan seperti yang sudah dilakukan di Ciamis. Di mana pihaknya bisa membantu salah satu koperasi ayam petelur di kawasan tersebut  untuk menggenjot kuantitas dan kualitas produksi.

"Tahun 2021, kita buka kawasan juga di kabupaten Tasik. Di mana nantinya kita tidak tergantung dari provinsi Lampung, Jawa Timur maupun Jawa Tengah," ungkapnya. (Rianto Nurdiansyah)