DPRD Jabar Imbau Sekolah Fasilitasi Lulusannya Daftar PPDB

DPRD Jabar Imbau Sekolah Fasilitasi Lulusannya Daftar PPDB
net

INILAH, Bandung – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah mengimbau kepada pihak sekolah, untuk memfasilitasi mantan peserta didiknya untuk melakukan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) ke sekolah tujuan yang diinginkan.

Dia menilai, hal itu perlu dilakukan untuk memudahkan para siswa dalam mengikuti prosedur secara online, sekaligus meringankan beban para peserta didik. Mengingat tidak semua peserta didik paham dalam melakukan PPDB, terutama di daerah. Siti berharap, dengan adanya bantuan dari sekolah para siswa dapat mengejar mimpi mereka untuk masuk ke sekolah pilihan sesuai harapannya.

“Sejauh ini, dalam PPDB tahap 1 alhamdulillah berjalan dengan baik. Kami juga menghimbau, kepada sekolah terutama di daerah untuk membantu memfasilitasi lulusannya dengan mendaftarkan ke sekolah yang para siswa inginkan. Bahkan kita juga mendorong, sekolah tujuan juga untuk membantu memudahkan para siswa untuk mendaftar. Sebab PPDB ini harus berjalan dengan baik,” ujar Siti kepada INILAH, Kamis (18/6/2020).

Sementara itu, mengenai kecurangan berupa memberikan rekomendasi agar siswa bisa masuk ke sekolah tujuan yang sempat terjadi pada pelaksanaan PPDB tahap 1, oleh sejumlah oknum Siti meminta kepada seluruh pihak untuk tidak ikut campur agar pelaksanaan PPDB bisa berjalan sesuai aturan.

“Pada intinya, kami dari Komisi V berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan PPDB ini jangan sampai ada intervensi. Walaupun sempat terjadi, alhamdulillah sudah selesai. Kami ingin PPDB ini bisa berjalan sesuai aturan yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,” harapnya.

Sedangkan, terkait adanya pergantian Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat di tengah pelaksanaan PPDB, Siti meyakini keputusan orang nomor satu di Jabar tersebut pasti berdasarkan pertimbangan yang matang. Dia berharap, dengan ditunjuknya Dedi Supandi menggantikan Dewi Sartika dapat memperbaiki pendidikan di Jawa Barat menjadi lebih baik lagi.

“Gubernur pasti punya pertimbangan tertentu. Itu hak preogratif gubernur. Intinya, siapapun penggantinya harus mengindikasikan perbaikan pendidikan di Jawa Barat. Mulai dari sistem, persoalan guru, guru honorer dan lain-lain. Harapan saya, kadis sekarang punya kepiawaian untuk memajukan pendidikan,” tandasnya. (Yuliantono)