Sudah Terlatih, Sebanyak 96 Relawan Bantu Pelacakan Kontak Covid-19 di Daerah PSBM

Sudah Terlatih, Sebanyak 96 Relawan Bantu Pelacakan Kontak Covid-19 di Daerah PSBM

INILAH, Bandung - Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bakal menerjunkan 96 orang relawan guna mengoptimalkan pelacakan kontak Covid-19. Mereka akan ditempatkan di 13 kabupaten kota yang sedang menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM).

Koordinator Sub Divisi Deteksi Dini dan Pelacakan Kontak Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, sebanyak 96 relawan ini akan mulai mendampingi kabupaten kota pada pekan depan.

"Salah satu yang kita dorong, kita akan menerjunkan mulai minggu depan kurang lebih 96 relawan yang dikerjasamakan  dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Dedi, Kamis (18/6/2020).

Kehadiran para relawan ini, menurut dia, sebagai upaya Pemprov Jabar dalam memfasilitasi kabupaten kota agar kian menekan penyebaran Covid-19. Di mana pihaknya berharap pelacakan kontak Covid-19 di Jabar bisa dilakukan dengan lebih efektif.

Terlebih, Dedi melanjutkan, sebanyak 96 relawan ini sudah dibekali pengetahuan terkait tracing contact melalui pelatihan secara online.

"Mereka ini sudah melalui proses training atau pelatihan terkait dengan tracing kontak yang dilakukan secara online melalui Jhons Hopkins University," jelasnya.

Dedi mengaku, kehadiran 96 relawan didasari oleh keterbatasan sumber daya di Kabupaten Kota, baik itu terkait sumber daya manusia maupun anggaran dan keahlian dalam melakukan tracing contact. Sejauh ini, pelacakan kontak Covid-19 pada beberapa kabupaten kota cenderung mengandalkan sumber daya yang ada di Puskesmas.

"Sementara di Puskemas sendri selain harus melakukan pelacakan kontak juga harus melayani pengobatan masyarakat sehari-hari," imbuhnya.

Karena itu, Pemprov Jabar merasa perlu memfasilitasi kabupaten kota dengan menghadirkan 96 relawan agar pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Jabar kian optimal. Pihaknya juga akan mendorong agar langkah PSBM diterapkan di 27 kabupaten kota.

"Sehingga bisa lebih yakin bahwa orang-orang yang postif dan suspect maupun ODP, OTG dsn PDP tidak ikut beraktifitas ke Pasar ke perkantoran ataupun aktifitas kegiatan sosial lainnya," pungkas Dedi. (Rianto Nurdiansyah)