DPR Minta KPPU Usut Keanehan Ekspor Benih Lobster

DPR Minta KPPU Usut Keanehan Ekspor Benih Lobster

INILAH, Jakarta - Ekspor benih lobster yang diatur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) dianggap bermasalah.

Di saat aturan belum jelas tersebut dan kabar ada permainan penunjukan perusahaan, ekspor lobster sudah dilakukan pada pekan lalu. DPR curiga dengan kentalnya nuansa 'permainan' di KKP dan akan mengevaluasi aturan tersebut. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga akan turun tangan.

Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasludin berharap, beleid tersebut dievaluasi. Meski domain eksekutif untuk mengambil kebijakan namun, rakyat terus mengawasi. "Kita akan evaluasi. rakyat memonitor dan kita akan menggunakan hak kami untuk mengawasi. Yang namanya keputusan kan bisa berubah. UU saja bisa berubah kan. DPR sudah memberikan cacatan-catanan tetapi tetap ngotot dan semangat ekspor ya silakan." kata Andi Akmal kepada wartawan, Jakarta, Kamis (18/6/2019).

Yang aneh, kata dia, hanya beberapa perusahaan yang diberikan rekomendasi untuk ekspor. Ada juga kabar yang menyebutkan adanya penunjukan perusahaan kargo tertentu menangani pengiriman benih lobster. Hal itu pun menjadi pertanyaan besar di kalangan parlemen. Ada peraturan yang menegaskan harus ada uji publik terhadap kesemua perusahaan yang dipilih. Namun, uji publik ini tak diumumkan. "saya kira, KPPU harus turun tangan," paparnya.

Andi Akmal kembali mengingatkan, jangan sampai ekspor lobster karena kepentingan politik apalagi bisnis semata. "Ini yang menjadi pertanyaan besar kita. Saya kira perlu KPPU turun tangan dan menyeldiliki apa alasannya hanya memberikan izin ke beberapa perusahaan saja. Jangan sampai 16 perusahaan iti bertindak seperti monopoli. Dia hanya beli dari pengumpul-pengumpul kemudian dia memainkan harga," tuturnya.

KPPU Bisa Selidiki
Di kesempatan lain, Komisioner KPPU Guntur Saragih menegaskan, terkait dengan izin terhadap pelaku usaha, sesuai dengan UU 5 1999, pada prinsipnya, tidak memberikan diskriminasi terhadap kesempatan usaha. "KPPU dapat melakukan penyelidikan baik melalui laporan maupun inisiatif," tegasnya.

Untuk langkah inisiatif dasarnya UU No 5 Tahun 1999 sebagai upaya mencegah adanya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat di kalangan pelaku usaha, maka UU No 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pemerintah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang betugas menilai apakah suatu perjanjian atau kegiatan usaha bertentangan dengan UU No 6 Tahun 1999.

Terhadap hal ini, Ketua Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2-KKP) Effendi Gazali mempersilakan publik mengadukan masalah ekspor tersebut ke KPPU. Hal itu juga disampaikannya mengenai sinyelemen penunjukan perusahaan kargo teertentu dalam pengiriman lobster tersebut.

"Saya tidak tahu mengenai itu (soal kargo). Tetapi dulu waktu kami presentasi di depan Pak Menteri, kami berpikir kenapa kargonya bukan punya kita, misalnya Garuda kita sehingga semua orang bebas mengirimkan melalui Garuda kita. Tapi kalau Anda tidak puas dengan itu, jalurnya juga ada. Anda bisa ke KPPU, misalnya," katanya.

Effendi melanjutkan, Menteri KKP sudah mengatakan siap terbuka untuk dikritik dan hal-hal seperti itu. "Jadi kalau anda tanyakan, kok sudah ada lembaga, asosiasi, pengekspor lobster? Ya tanyakan mengenai prosesnya bagaimana, penjaringannya dimana, diumumkannya di mana. Itu terkait dengan UU Keterbukaan Informasi Publik," katanya. "Kalau Anda tanya kok dipaksa kargonya disana? Tanyakan melalui UU anti-monopoli. Semuanya ada," imbuhnya.

Dia membaca dari berbagai media, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) belum ada. Namun, barangkali ada mekanisme tertentu dan itu harus dicermati hati-hati.

Persoalan ekspor benih lobster ini mendapat sorotan banyak pihak. Kepala Subdirektorat Jenderal Humas Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro mengatakan, ekspor benih lobster sudah dilakukan PTT TAM dan PT ASL pada 12 Juni 2020, melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Berdasarkan data Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, ekspor benih lobster PT TAM dan PT ASL dikemas dalam 7 koli. PT TAM mengekspor benih lobster sebanyak 60.000 ekor, sedangkan PT ASL sekitar 37.500 ekor

Ekspor ini dinilai janggal. Karena Kementerian Keuangan dengan Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) masih menggodok Peraturan Menteri Keuangan terkait ekspor benih lobster dan mekanisme pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Anehnya, ketika aturan final belum dikeluarkan, justru sudah ada dua perusahaan yang mengekspor.

Direktur PNBP Kemenkeu, Wawan Sunarjo saat dimintai penjelasan mengatakan, sepengetahuannya, tidak diatur mekanisme khusus PNBP untuk udang. "Yang ada perijinan kapal dan izin tangkap. Cek PP PNBP KKP. Kalau masalah ekspor nya ada di BC (Bea Cukai)," ucapnya. [ipe]