Dedi Supandi, Kadisdik Jabar Jebolan STPDN dengan Status Cum Laude

Dedi Supandi, Kadisdik Jabar Jebolan STPDN dengan Status Cum Laude
istimewa

INILAH, Bandung-Kebijakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menugaskan Dedi Supandi untuk menjabat Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) sempat mengundang pertanyaan dari sejumlah pihak. "Siapa Dedi Supandi? Apa pula latar belakangnya?" Pertanyaan itulah yang dialamatkan kepada mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-D) Jabar tersebut.

Dalam perbincangan dengan Inilahkoran, Dedi Supandi menceritakan mengenai riwayat pendidikan formal dan jabatannya tatkala menjalankan roda pemerintahan. Dia juga membocorkan sejumlah strategi agar sektor pendidikan di Jabar tetap berada pada jalur Jabar Juara Lahir Batin Dengan Kolaborasi dan Inovasi, kendati tengah dalam kondisi Pandemi Covid-19. Jadi, siapa Dedi Supandi? 

Lahir di Majalengka 12 Juni 1976, Dedi menjalani masa Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri Bumi Asih, Kabupaten Majalengka. Lulus SD pada 1989 lalu, Dedi melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Rajagaluh, Kabupaten Majalengka dan lulus tahun 1992. 

"Kalau SMA juga di SMA Negeri, lulus tahun 1995 di SMAN 1 Majalengka," ujar Dedi,  Minggu (21/6/2020).

Usai menuntaskan bangku SMA, kepala dinas yang memiliki minat tinggi dalam membaca buku ini Lulus UMPTN di Universitas Padjadjaran (UNPAD). Dedi pun sempat mengikuti penataran P4 sebagai mahasiswa Unpad, sebelum orang tuanya menyusul denga  membawa surat resmi pengumuman Calon Praja STPDN. Hingga akhirnya dia memilih Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN/IPDN) dan lulus Strata-1 (S1) dengan status Cum Laude pada 1999 lalu. Pada masa itu, Dedi kerap kali mengikuti sejumlah diklat dan mengantungi sejumlah sertifikat, di antaranya dari Kodam III Siliwangi setelah mengikuti Latsarmenrit (Latihan Dasar Mental Keprajuritan) pada 1995, diklat pengkaderan pada tahun 1998 terpilih diklat kader dgn jabatan Kepala Dinas Pendidikan, setelah mengikuti Diklat Prajabatan pada 1996 dan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) tahun 1998.

Masih di STPDN, Dedi pun dapat menuntaskan S2 pada 2005 dengan status memuaskan. Kala itu, Dedi sudah menjabat sebagai Sekretaris Camat (Sekcam) di Kecamatan Margacinta, Kota Bandung.

"Sebelumnya pada 1999 saya jadi pelaksana Bagian Pemdes Kota Bandung. Nah tahun 2000 saya lurah di Antapani Kidul lalu setelah itu jadi Sekcam Margacinta (2005). Dua tahun kemudian saya jadi Sekcam Buah Batu (Kota Bandung)  dan 2009 menjadi Camat di Bojongloa Kaler (Kota Bandung)," paparnya.

Di Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Bandung, Dedi pernah mengemban tugas sebagai Kasubag Penyusunan Program pada Bagian Pembangunan (2007), Kasubag Adm Pengendalian Program pada Bagian Pembangunan dan SDA (2008), Kabag Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah (2012), Kabag Pembangunan dan Sumber Daya Alam (2014), Kabag. ULP (2017).

"Baru tahun 2017 saya menjadi Kepada Dinas di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Bandung. Kemudian pada 2019 saya mengikuti seleksi di Pemerintah Provinsi (Jabar) hingga akhirnya menjabat Kepala Dinas DPM-D dan sekarang menjadi Kadisdik," paparnya.

Pada Jumat (12/6/2020), tepat di hari ulang tahunnya yang ke-44 tahun Dedi dilantik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menggantikan Kadisdik Jabar sebelumnya Dewi Sartika. Sebagai Kadisdik anyar, tentunya banyak PR yang harus dikerjakan oleh  ayah dari M. Ghatfan Ahyan Sabita dan  M. Najwan Daffa Shahzada ini. Terlebih, saat ini sektor pendidikan turut terkena imbas dari adanya Pandemi Covid-19.

Di sisi lain, Dedi dituntut dapat mendorong aksesibilitas dan meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Barat agar kian juara. Target yang akan dia capai, yakni strategi penyelenggaran pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau. 

"Tentunya dari konteks ini kalau mengacu pada indikator kinerja utama  maka masih ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan ke depan," ungkap Dedi. 

Sejumlah masalah pada sektor pendidikan di Jabar itu, di antaranya terkait rata-rata lama sekolah (RLS) yang masih di angka 8,37 tahun. Sementara target dalam RPJMD  seharusnya di angka 9,78 tahun. 

"Belum lagi kita bicara harapan lama sekolah (HLS) 12,48 tahun itu harus kita kejar," katanya.

Selain itu, Dedi juga akan fokus mewujudkan integrasi satu atap antara SMA dan SMK. Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan mengingat  masih ada sekitar 12 kecamatan di Jabae yang dia tidak memiliki SMA, SMK dan tidak memiliki keduanya baik negeri maupun swasta. 

"Hal lain juga dengan beberapa isu baik itu keluhan PPDB kesenjangan peserta didik dan yang lain sebagainya," imbuhnya. 

Karena itu,Dedi sampaikan, dalam konteks tersebut ada sejumlah strategi yang akan dilakukan Disdik Jabar di masa kepemimpinannya, salah satunya yaitu menggaungkan program pendidikan berkarakter dengan berbasis agama dan budaya Jawa Barat. Dari situ, menurut dia, nantinya akan muncul tiga indikator penting. 

"Pertama pengembangan Jabar Masagi, nah dari Jabar masagi ini akan ada inovasi inovasi. Yang kedua revitalisasi dan integrasi sekolah. Dan ketiga adalah bagaimana mengembangkan Jabar future rider. Tiga ini akan kita kembangkan, nanti dari tiga ini akan muncul titik titik inovasinya di mana," papar dia.

Dia mencontohkan, titik titik inovasi ini misalnya dalam pengembangan Jabar Masagi. Di mana anak didik di sekolah melaksanakan bela negara pada hari Senin, lalu menerapkan bahasa Inggris pada hari Kamis, melakukan ibadah berjamaah pada hari berikutnya, lalu Sabtu mengunjungi orang tua. 

"Itu yang kita kembangkan pola pola seperti itu, next setelah kegiatan PPDB selesai dilakukan," jelasnya.

Sebagai langkah awal, Dedi mengaku akan fokus mengerjakan sejumlah hal yang harus diselesaikan. Dari mulai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sampai dengan persiapan penggratisan iuran bulanan peserta didik bagi SMA, SMK, dan SLB negeri di Jabar.

Untuk tahap pertama PPDB yang adalah menyaring 50 persennya untuk alokasi afirmasi, prestasi, dan perpindahan. Hasil evaluasi di tahap ini sedang terjadi rapat dewan guru. Dari pemantauannya terhadap PPDB di tahap ini, ada sekolah yang jalur afirmasi yang penuh namun jalur prestasi tidak terpenuhi, ada juga yang jalur afirmasi sedikit tetapi jalur prestasi banyak.

"Tapi itu sudah diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan insyaallah nanti tanggal 22 Juni kami Disdik Jabar akan mengumkan hasil kelulusan PPDB," katanya. 

Selain itu, pihaknya juga sedang mendorong draft peraturan gubernur tentang pedoman dan tata cara proses kegiatan belajar mengajar bagi kabupaten dan kota di era pandemi Covid-19. Termasuk pula draft pedoman tata cara belajar mengajar di SMA dan SMK di era pandemi Covid-19. 

"Sesuai dengan arahan dari Mendikbud bahwa zona hijau itu boleh dilakukan dengan tatap muka, hasil evaluasi kami dengan gugus tugas, untuk Jawa Barat tidak ada kabupaten kota saat ini yang menempati di zona hijau," katanya.

Sehingga keputusannya, Disdik Jabar menyatakan belum ada kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran baru ini dengan pola tatap muka.

"Kalau ada kabupaten kota yang langsung masuk zona hijau, kita juga tidak serta merta langsung di minggu depannya itu dilakukan tatap muka. Karena perhitungan kita adalah pertama berkaca dari data pada saat terjadi di Perancis, India, dan Israel itu kan dengan adanya sekolah lagi ternyata menjadi cluster-cluster baru," katanya.

Hal itu pula berkaitan dengan upaya penyetaraan mutu pendidikan. Jangan sampai pada saat minggu depan ada zona hijau dan pendidikan langsung dibuka secara tatap muka, malah terjadi kesenjangan pendidikan dengan zona kuning atau biru.

"Evaluasi ini masih harus dilakukan selambat-lambatnya kalau kita katakan mudah-mudahan bisa berakhir beberapa waktu untuk yang zona hijau itu di evaluasinya, sampai dengan triwulan empat di tahun ini," katanya.

Dedi mengaku, persiapan iuran bulanan gratis di Jabar pun menjadi konsentrasinya saat ini. Di mana saat ini dia  sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan sedang dibuatkan persiapan implementasi program sekolah gratis tersebut.

"Kita ada update SOP segala macamnya itu sudah disosialisasikan dan aturan sedang dibuat. Nanti kemungkinan itu akan berjalan di awal Juli, sesuai dengan target dan harapan daripada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Gubernur dengan Komisi V DPRD Jabar tentunya," katanya.

Dalam pemberlakuan kebijakan ini, menurut Dedi, akan diatur kegiatan bantuan untuk BOP atau belanja operasional pendidikan, yakni untuk operasional sekolah, untuk belanja barang dan jasa, serta untuk belanja modal. Saat terjadi percepatan, pihaknya akan menggunakan input data dengan pola SPJ menggunakan aplikasi e-school, 

"Sementara dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kan ada SIKPD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) sehingga akan kita lakukan migrasi sistem antara e-school dengan SIKPD sehingga percepatan pelaksanaan kegiatan sekolah gratis itu bisa segera dilakukan sesuai dengan target yang diharapkan," ujarnya.

Menurut dia, pelaksanaan program sekolah gratis ini ibarat bayi yang baru lahir. Karena itu, bilamana ada beberapa hal yang perlu dievaluasi kembali, harus dievaluasi untuk tahap-tahap selanjutnya.

Hal lainnya  yang dikerjakannya di dinas barunya ini, kata Dedi, adalah pencairan dana BOS tahap 2. Dirinya bersyukur dana BOS tahap 2 ini akhirnya sudah cair setelah diproses.

"Dana BOS tahap 2, gelombang 2 itu sudah cair untuk 10.163 sekolah, baik SD, SMP, SMA, SMK, maupun SLB negeri dan swasta. ini kabar baik kepada baik pemerintah kabupaten kota dan dinas pendidikan yang ada di kabupaten kota, termasuk sekolah-sekolah. Baik SD, SMP, SMA, dan SMK, hari ini ada 10.163 dana BOS sudah bisa dilihat di rekening sekolah masing-masing dan itu sudah sudah cair," ujarnya.

Di samping itu, pihaknya juga akan mengupayakan menjawab keresahan para guru honorer. Hal ini menyusul adanya 1.455 guru honorer yang belum divalidasi verifikasi tentang sertifikasinya. Para guru honorer ini sudah punya sertifikasi dan dari settifikasi itu mereka punya hak untuk mendapatkan honor.

"Guru honorer yang berada di sekolah SMA negeri, itu juga sedang kita lakukan dan saat ini, sudah masuk di Biro Umum Jabar, kita coba itu akan diproses segera sehingga tidak ada lagi keterlambatan guru honorer untuk mendapatkan sesuai dengan haknya, dari hak dia mendapatkan sertifikasi," katanya.

Hal lainnya, yaitu mengenai pelantikan kepala sekolah dan pengawas. Dedi sendiri sudah menerima informasi mengenai sekitar 127 calon pengawas yang sudah lulus namun memang belum dilantik. Dirinya pun sudah menelusuri kendala kenapa mereka belum dilantik. 

"Ternyata ada hal yang harus kita membuat ruang-ruang jabatan dulu dan itu harus dibuatkan peraturan gubernur di Biro Organisasi. Usulan untuk draft pergub ke Biro Organisasi ditambah dengan surat dari Kemendikbud, itu sudah kita sampaikan ke Biro organisasi, semoga ruang-ruang jabatan itu sudah bisa disahkan sehingga ke depan untuk yang pengawas bisa dilakukan di sebulan ke depan lah, di Juli itu sudah bisa kita lakukan," paparnya. 

Dia menambahkan, hal tersebut termasuk juga bagi kepala sekolah yang diharapkan pada Juli ini posisinya sudah terisi. Ada kendala memang yang untuk kepala sekolah ini, kata Dedi, karena ada kurang lebih 113 posisi kepala sekolah yang kosong. Dari 113 posisi itu, calon kepala sekolah yang sudah dikatakan lulus atau menjadi bakal calon kepala sekolah itu hanya 96 orang. 

"Artinya kalaupun itu dipenuhi, masih tetap ada ruang-ruang yang kosong, ada beberapa PLT. Strategi ke depannya nanti akan kita coba tambah untuk perekrutan bakal calon kepala sekolah. Dari 113 sekolah yang kosong dari 96 bakal calon kepala sekolah yang sudah dinyatakan lulus, sesuai dengan norma dan aturan," ujarnya.

Dedi mengatakan juga ada sekitar 54 orang kepala sekolah yang sudah menjabat antara 12 sampai 16 tahun, termasuk juga dari yang 113 posisi ini. Bakal calon kepala sekolah yang berjumlah 96 ini, katanya, secara normatif hanya bisa menempati di posisi grade B atau grade C.

"Nanti pelantikan itu kepala sekolah tidak akan jadi hanya 96, karena ada beberapa rotasi dulu untuk mengisi ruang bagi teman-teman kepala sekolah yang baru itu harus menempati di sekolah grade C atau grade B. Saya kira insyaallah yang disampaikan oleh dewan bisa terealisasi di dalam jangka waktu segera lah," tuturnya.

Masih ada juga, katanya, kesenjangan peserta didik antara peserta didik yang di sekolah favorit dengan yang masih kurang populer. Ke depannya setelah membereskan beberapa regulasi yang ada, Dedi berencana akan melakukan roadshow ke seluruh cabang dinas untuk mengetahui sejumlah laporan terkait permasalahan yang ada. Baik itu masalah sarana, pendanaan, kekurangan personil.

"Dari situ nanti kita akan mencoba mendatangi sekolah dua tipe. Tipe yang populer dan tipe yang kurang populer. Mudah-mudahan dengan cara dan kondisi itu kita bisa melihat langsung kondisinya sebagai belanja masalah dan sebagai bahan data dalam rangka menyiapkan kebijakan untuk percepatan di tahun depan," pungkasnya. (riantonurdiansyah)