Korupsi RTH, Rapat Banggar Tak Bahas Perubahan Secara Detail

Korupsi RTH, Rapat Banggar Tak Bahas Perubahan Secara Detail
Foto: Ahmad Sayuti

INILAH, Bandung - Perubahan anggaran pengadaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung rupanya tidak dibahas secara detail dalam rapat Bandan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung. 

Hal itu diketahui dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (22/6/2020). 

Sidang dipimpin T Benny Eko Supriadi berlangsung di ruang 2. Sidang dengan agenda kesaksian, tim JPU KPK menghadirkan 11 orang saksi, di antaranya mantan Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung Dadang Supriatna, Kabid Aset DPKAD Agus Slamet, dan mantan Kadistarcip Rusjap Adimenggala. 

Pemeriksaan saksi untuk terdakwa Herry Nurhayat berkutat seputar tekhnis penganggaran kegiatan RTH hingga pengadaan lahan RTH di Kota Bandung. 

Dalam keterangannya, Dadang Supriatna yang kini menjabat Asda III Pemkot Bandung mengaku pengusulan perubahan anggaran untuk pengadaan lahan RTH diajukan berdasarkan prioritas sesuai peraturan perundang-undangan dari awalnya Rp15 miliar menjadi Rp56 miliar untuk empat wilayah yakni Mandalajati, Ujungberung, Cibiru, dan Gedebage. 

"Ada beberapa anggota (Banggar DPRD) yang mendorong (perubahaan anggaran) sesuai dengan ketentuan, di antaranya Tomtom dan Kadar Slamet," kata Dadang. 

Dia menyebutkan, usulan perubahan anggaran dari Rp15 miliar menjadi Rp56 miliar disampaikan dalam rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar, namun hanya secara global saja. 

"Saya tidak tahu yang rincinya," katanya. 

JPU KPK Haerudin kemudian menanyakan soal adanya titipan dari anggota DPRD mengenai usulan perubahan anggaran tersebut di luar rapat resmi. 

Hal tersebut dibenarkan Dadang. Dia mengaku menerim secarik kertas dari Kabid Aset Agus Slamet dalam mobil saat akan dipanggil penyidik KPK sebagai saksi. Surat itu dari Tomtom ditujukan ke Agus sebagai kuasa pengguna anggaran mengenai rincian anggaran Rp40 miliar. 

"Saya tahu surat itu, APBD sudab berjalan. Karena saya tahu pada 2017, saat saya akan diperiksa sebagai saksi di KPK," ujarnya. 

Dadang menyebutkan, sebagai kuasa pengguna anggaran Agus memiliki wewenang untuk menetapkan lokasi lahan yang akan dijadikan RTH. Walaupun memang dirinya sebagai kepala dinas jugamemiliki wewenang. Hingga kini sidang pemeriksaan saksi masih berlangsung di ruang dua.

Seperi dikertahui, terdakwa Herry Nurhayat  bersama-sama dengan Tomtom Dabul Qomar dan Kadar Slamet telah melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum. 

"Yaitu telah melakukan pengaturan dalam penganggaran pelaksanaan dan pembayaran ganti rugi, atas kegiatan pengadaan tanah sarana lingkungan hidup Ruang Terbuka Hijau (RTH) TA 2012," katanya. 

Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara memerintah secara tertulis kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung untuk menambah nilai alokasi anggaran dalam APBD Kota Bandung TA 2012, tanpa didukung dengan  has survei atas rencana besar luasan dan nilai lahan yang akan dibebaskan, menyetujuinya, dan meminta keuntungan dalam pelaksanaanya, serta tidak menetapkan besaran ganti rugi lahan secara langsung antara Pemkot Bandung dan pemilik lahan. 

Perbuatan para terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yang menyebabkan negara mengalami kerugian Rp69 miliar lebih berdasarkan hasil perhitungan dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dari total anggaran sebesar Rp115 miliar lebih. (Ahmad Sayuti)