Kepala Kejari Sumber Kab Cirebon: Jangan Sembarangan Habiskan Anggaran Covid-19

Kepala Kejari Sumber Kab Cirebon: Jangan Sembarangan Habiskan Anggaran Covid-19
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumber Kabupaten Cirebon, Tommy  Kristanto. (Maman Suharman)

INILAH, Cirebon - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumber Kabupaten Cirebon, Tommy  Kristanto meminta dinas terkait tidak sembarangan menghabiskan dana covid-19. 

"Semua anggaran yang akan digunakan, objeknya harus jelas agar bisa dipertanggung jawabkan secara administrasi." ujar Tommy kepada wartawan, Senin (22/6/2020).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Tommy menyebutkan, diminta atau tidak diminta Kejaksaan dituntut lebih berperan aktif mengawasi anggaran. Hal itu berdasarkan intruksi jaksa agung dalam surat edaran momor 07 tertanggal 9 April 2020. Kejaksaan melakukan optimalisasi pelaksaan pendampingan, supaya bisa mengawasi anggaran covid-19. 

"Kami sudah berkirim surat pada bupati, bahwa kejaksaan negeri sumber baik diminta atau tidak, akan melakukan pendampingan. Sikap kami jelas lebih aktif untuk pendampingan dalam rangka recofusing. Pemda juga memberikan tanggapan positif, dan mereka mau bekerjasama dengan kami," kata Tommy.

Tujuan pendampingan lanjutnya, supaya penyerapan anggaran covid-19 bisa lebih optimal dalam pelaksanaannya. Karena, anggaran covid-19 ini bersumber dari recofusing dan re alokasi anggaran serta pengadaan barang jasa, dalam rangka penanganan covid-19. Dari hasil koordinasi, Kejaksaan menunjuk menunjuk kasi datun dan kasi intel. Merekalah yang mempunya tufoksi melakukann pendampingan.

"Dari hasil pendampingan kita sudah tahu rincian anggarannya. Pemkab Cirebon telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 124 milliar lebih. Dari data itu, dibagi lagi dalam tiga bidang yaitu kesehatan, pengamanan dan operasional serta belanja tak terduga atau BTT. Kami sudah punya datanya," jelas Kajari.

Kajari menyebutkan, untuk anggaran kesehatan sudah dialokasikan sebesar Rp33 milliar 600 juta. Namun yang baru terealisasi baru Rp4,6 milliar, dan menyisakan kurang lebih Rp24 milliar. Sedangkan anggaran untuk RSUD Waled total anggaran sebesar 29 M, dan baru terserap Rp546 juta. Sementara RSUD Arjawinangun ada anggaran sebesar Rp14,6 milliar daj baru terserap Rp10 milliar.

Lalu lanjutnya, anggaran BTT banyak tereasasi oleh Jaring Pengaman Sosial (JPS). Anggaran tersebut untuk orang yang terdampak ekonomi, dengan jumlah Rp42,6 milliar. Sementara yang terealisasi baru Rp29,5 milliar.
Sedangkan realisasi anggaran untuk pengamanan dan operasional untuk BPBD dan TNI Polri yang sudah terserap sekitar Rp4,5 milliar.

"Kalau anggaran pastinya untuk pengamanan, masih berubah dan disesuaikan dengan pengajuan kegiatan. Pokoknya kami minta Pemkab Cirebon melaporkan anggaran secara transparan dan jangan sampai ada duplikasi," tukas Kajari. (maman suharman)