Jampe Jokowi Adukan Permasalahan Bansos ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor

Jampe Jokowi Adukan Permasalahan Bansos ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Jaringan Masyarakat Pendukung (Jampe) Jokowi Bogor Raya mengadukan permasalahan bantuan sosial Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun non-DTKS ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.

Jenis pelaporan tersebut mulai pemalsuan data, pemotongan besaran bantuan sosial, pengalihan bantuan sosial tanpa menempuh mekanisme, penguasaan kartu ATM keluarga penerima manfaat hingga penyalahan kewenangan.

"Hari ini Jampe Jokowi mengadukan permasalahan bantuan sosial yang terjadi di Kabupaten Bogor baik itu tentang pemalsuan data, pemotongan besaran bantuan sosial, pengalihan bantuan sosial tanpa menempuh mekanisme, penguasaan kartu ATM keluarga penerima manfaat hingga penyalahan kewenangan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk ditindak lanjuti secara hukum," kata Ketua Jampe Jokowi Bogor Raya Ali Tauvan Vinaya kepada wartawan, Senin (22/6/2020).

Aktivis mahasiswa '98 ini menerangkan alasan melaporkan permasalahan bantuan sosial untuk keluarga penerima manfaat DTKS dan non-DTKS karena sudah menjadi bancakan oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Jangan sampai bantuan sosial DTKS maupun non-DTKS, baik itu memang progam dampak penyebaran Covid-19 maupun  program pengentasan kemiskinan ini menjadi bancakan oknum tak bertanggung jawab hingga masyarakat miskin maupun terdampak penyebaran Covid-19 yang menjadi korban, aduan kami ini hasil aspirasi para korban bantuan sosial yang tidak tepat sasaran seperti di Desa Karehkel, Kecamatan Ciseeng, beberapa desa di Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Cisarua maupun kecamatan lainnya," terangnya.

Sementara itu, Kasie Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Juanda menuturkan penanganan kasus atau permasalahan bantuan sosial akan dikonsultasikan dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat maupun Kejaksaan Agung.

"Kami akan laporkan pengaduan permasalahan bantuan sosial DTKS dan non-DTKS ini ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Agung karena bantuan sosial yang banyak diadukan merupakan program kerja Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah pusat," tutur Juanda.

Dia melanjutkan, dari laporan para aktivis Jampe Jokowi itu dia mendengar ada penyelewengan kewenangan seperti bantuan sosial presiden yang berkurang nilainya.

"Bantuan sosial berupa paket sembako maupun BLT (bantuan langsung tunai) itu kan by name by address hingga tidak bisa dialihkan atau dibagi, walaupun ada musyawarah rencana pembangunan khusus desa. Kalaupun ada peralihan atau pemotongan itu harus seizin Kementerian Sosial atau Presiden Jokowi," lanjutnya. (Reza Zurifwan)