Jabar Gelar Pilkada, Usulan Raden Tedi Minta Dipertimbangkan

Jabar Gelar Pilkada, Usulan Raden Tedi Minta Dipertimbangkan

INILAH, Bandung – Beberapa waktu lalu Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 yang juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya sepakat menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Usai dirilisnya aturan baru dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Rencananya, delapan kota/kabupaten yaitu Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok melaksanakan pesta rakyat tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai kewaspadaan terhadap penularan Covid-19 di masing-masing daerah.

Menyikapi hal ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Raden Tedi menilai Pemprov harus mengkaji dengan dengan cermat terkait rencana tersebut, meski protokol kesehatan diterapkan. Menurutnya, mengondisikan masyarakat yang datang ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) untuk mengikuti protokol kesehatan bukan perkara mudah.

Terutama di wilayah zona merah, yang memiliki risiko sangat besar terhadap penularan pandemi corona tersebut. Terlebih hingga saat ini, kasus korban yang tertular di Jawa Barat terus bertambah. Dia mencontohkan, ketika pelaksanaan pencoblosan oleh masyarakat mungkin bisa saja protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik. Hanya saja paska pencoblosan, kemungkinan terjadinya kerumunan orang berpotensi sangat besar.

Dia berharap, pemerintah tidak terburu-buru menggelar Pilkada pada 9 Desember mendatang, hingga hingga situasinya sudah dianggap memungkinkan. Salah satunya kata Tedi, dengan menurunnya jumlah korban Covid-19 secara massif di seluruh daerah, khususnya kota dan kabupaten yang menggelar Pilkada tersebut.

“Ada baiknya pemerintah mempertimbangkan kembali akan rencana tersebut. Harus lihat situasinya terlebih dahulu. Kalau memang memungkinkan, misalnya yang positif sudah semakin menurun. Terutama di daerah yang menggelar Pilkada ini, ya silakan saja untuk dilanjutkan. Tapi kalau sebaliknya, sebaiknya pemerintah menimbang kembali sampai situasinya benar-benar dianggap kondusif untuk menggelar Pilkada,” ujar Tedi kepada INILAH, Selasa (23/6/2020).

Ketidakpastian terkait kapan pandemi Covid-19 akan berakhir, menjadi landasan politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut untuk meminta pemerintah pertimbangkan ulang. Mengingat mudahnya penularan dari virus tersebut, dikhawatirkan akan memunculkan klaster baru jika salah langkah dalam penanganannya.

Apalagi sudah ada contoh lain seperti di Pasar Tradisional Cileungsi Kabupaten Bogor, serta Pasar Leuwi Panjang, Pasar Haur Pancuh dan Pasar Sadangserang di Kota Bandung yang sempat heboh beberapa waktu lalu akibat adanya pedagang positif tertular. Hal tersebut lanjut Tedi dapat menjadi acuan pemerintah, ketika berencana menggelar kegiatan yang memicu aktivitas massal masyarakat.

“Apalagi sekarang ini sudah banyak contoh. Ada beberapa kejadian seperti kemarin di beberapa pasar, ada pedagang yang reaktif. Akhirnya kasus jadi bertambah. Harusnya hal tersebut juga jadi pertimbangan. Sebab melakukan kegiatan yang mengundang banyak orang, walaupun kita sudah berupaya. Tetapi tetap saja, bisa kecolongan. Nah, hal seperti ini juga harus jadi pertimbangan juga,” ucapnya.

Kendati demikian, anggota Komisi I DPRD Jabar ini mengaku siap mendukung sepenuhnya gelaran pesta rakyat yang berlangsung setiap lima tahun sekali tersebut. Asal pemerintah, khususnya KPU bisa memastikan dan menjamin pelaksanaannya, dari awal hingga akhir berjalan sesuai  protokol kesehatan yang ditetapkan. Serta mempersiapkan berbagai skenario, dalam pencegahan mengantisipasi penularan. Sehingga dapat memupus kekhawatiran masyarakat yang takut terhadap penularan Covid-19, kala menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada nanti.

“Pada prinsipnya, kami siap mendukung sepenuhnya untuk pelaksanaan Pilkada nanti. Jika memang ada jaminan, pada pelaksanaannya kelak sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan. Saya juga berharap, pemerintah dan KPU juga sudah memiliki gambaran, langkah apa saja yang akan diambil. Untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi penambahan kasus, akibat dari pelaksanaan Pilkada tersebut. Termasuk mengantisipasi hal tidak terduga yang bisa saja terjadi. Intinya, jangan sampai niat baik kita untuk melaksanakan Pilkada justru jadi bumerang yang dapat membahayakan masyarakat kita,” terangnya.

“Sebab, dalam kondisi seperti sekarang ini memang sangat dilematis. Segala sesuatu harus dipertimbangkan dengan matang, karena ini menyangkut keselamatan masyarakat. Mudah-mudahan, Insya Allah musibah ini bisa segera berakhir. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas apapun dengan tenang. Termasuk dalam pelaksanaan Pilkada nanti, yang saya yakini sangat ditunggu oleh masyarakat karena menyangkut masa depan mereka selama lima tahun mendatang,” sambung Tedi. (Yuliantono)