Sikap Kami: Penegakan Hukum Karhutla

Sikap Kami: Penegakan Hukum Karhutla

MANA ada pemerintah yang tak pernah salah. Tak ada pemerintahan, di manapun, yang sempurna. Maka, menjalankan keputusan hukum, sebenarnya adalah sebuah tindakan kesatria.

Kita sepakat, dalam persoalan kebakaran lahan, penegakan hukum harus dinomorsatukan. Tegas, tanpa kompromi. Ikut aturan, ikut kata hukum. Sebab, seperti kata Presiden Joko Widodo, 99% kebakaran hutan terjadi karena ulah manusia, disengaja atau kelalaian.

Tentu, patut kita tambahkan: penegakan hukum yang setara. Sama rata antara masyarakat umum dan pengusaha. Sebab, ada juga selentingan, banyak pengusaha sektor kehutanan dan perkebunan, yang ikut bermain-main dalam kebakaran hutan, tapi kerap lolos. Kalaupun terkena, hanya pada level tertentu. Belum menyentuh pucuk pimpinan.

Yang tak kalah penting kita tambahkan, adalah kesetaraan di antara subjek-subjek hukum. Bukan hanya warga, pengusaha, tapi juga pemerintah. Kita perlu mengingatkan pemerintah untuk segera bersikap atas kekalahan dari gugatan masyarakat pemerhati hutan dalam hal kebakaran hutan dan lahan.

Gugatan itu telah dimenangkan warga mulai dari level Pengadilan Negeri Palangka Raya, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, hingga Mahkamah Agung. Sudah setahun MA memutuskan kekalahan pemerintah dalam kasasi, kita belum mendapatkan informasi sampai sejauh mana proses peninjauan kembali yang dilakukan pemerintah.

Padahal, sebenarnya persoalannya tak ribet-ribet amat. Salah satu tuntutan yang diajukan penggugat terhadap pemerintah –dari Presiden Jokowi hingga Gubernur Kalimantan Tengah—dan dikabulkan adalah agar tergugat I (Presiden) menerbitkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan melibatkan peran serta masyarakat. Sederhana, simpel. Tapi pemerintah masih mau kasasi untuk hal yang sebenarnya normatif dan masuk akal itu.

Hemat kita, pemerintah semestinya tak perlu terlalu ngotot. Tak perlu pula merasa kehilangan muka. Sebab, gugatan warga yang sudah dimenangkan sampai MA itu, kita pastikan niatnya untuk kemaslahatan masyarakat.

Dengan tetap menghormati hak hukum mengajukan PK, kita sebenarnya menginginkan pemerintah memberikan teladan yang baik dalam penegakan hukum, termasuk dalam persoalan karhutla. Jadi, kita dukung presiden memerintahkan penegakan hukum dalam hal karhutla, tapi kita sarankan juga agar presiden menindaklanjuti keputusan MA terkait gugatan kelompok masyarakat di Kalimantan itu. Sebab, ya mana ada pemerintahan yang sempurna. (*)