Reaksi PA 212 Dianggap Berlebihan

Reaksi PA 212 Dianggap Berlebihan
istimewa

INILAH, Jakarta - Cendekiawan Muda Nahdlatul Ulama (NU), Nur Ahmad Satria (NAS), mengatakan rencana Persaudaraan Alumni atau PA 212 untuk menggelar demonstrasi pada hari ini Rabu (24/6/2020) berlebihan.

Aksi PA 212 itu, guna menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).


"Rencana aksi menolak RUU HIP sebenarnya merupakan langkah yang kurang arif dan kurang strategis," kata NAS, Kamis Rabu (24/6/2020).


Padahal, lanjut NAS, pemerintah sudah jelas menunda pembahasan RUU HIP dan menyatakan sikap tegas bahwa Pancasila adalah ideologi yang final. Kemudian melarang faham komunisme di muka bumi Indonesia.

"Kenapa harus aksi kalau jawaban dan komitmennya sudah jelas dan tegas. Bukan malah melakukan tindakan yang kontraproduktif semisal melakukan propaganda pada umat untuk selalu curiga atau menentang apapun komitmen pemerintah apalagi sekarang ditengah wabah virus corona yang masih tinggi semestinya bahu membahu bersama pemerintah untuk mengkikis virus corona di tanah air yang kita cintai ini," tandasnya.

Diketahui Rancangan Undang-undang ( RUU) Haluan Ideologi Pancasila belakangan tengah menjadi pembicaraan. Mengingat, draf RUU tersebut memuat klausul Trisila dan Ekasila di dalam salah satu pasalnya.

Dilansir dari draf RUU, konsep Trisila dan Ekasila tertuang dalam Pasal 7.
Pasal tersebut memuat tiga ayat. Adapun ayat 1 menyebutkan ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.


Ayat 2, ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Ayat 3, Trisila sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terkristailisasi dalam Ekasila, yaitu gotong-royong.

Sementara itu, pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP. Lalu tidak mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR guna membahas RUU itu. Kemudian meminta DPR, sebagai pengusul RUU HIP, untuk lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat. (inilah.com)