Ketua Komisi III Beri "Raport Merah" pada Bupati Cirebon, Ini Alasannya!

Ketua Komisi III Beri "Raport Merah" pada Bupati Cirebon, Ini Alasannya!
istimewa

INILAH, Cirebon - Bermula dari kasus Universitas Muhamadiyah Cirebon (UMC) yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon memberikan raport merah kepada Bupati Cirebon, Imron. Alasannya, kasus UMC merupakan pintu masuk terkuaknya banyak perizinan yang tidak ditempuh.

"Kasus UMC bukan satu-satunya perizinan yang tidak ditempuh pengusaha. Ini kan liar. Bupati harus bertanggung jawab. Makanya saya berikan raport merah kepada Imron, supaya dia paham dengan semua permasalah selama ini," kata Ketua Komisi III, Hermanto, Rabu (24/6/2020).

Hermanto menjelaskan, saat ini banyak sekali perusahaan-perusahan yang sudah berdiri, namun tidak memiliki IMB. Diantaranya pabrik yang ada di Kecamatan Pangenan, dan Kecamatan Pabedilan. Sementara pihaknya juga masih melakukan pendataan, bangunan mana saja yang sudah berdiri dan beroperasi namun tidak memiliki IMB.

"Yang jadi persoalan adalah, sebetulnya siapa yang bermasalah. Apakah pengusaha atau justru pihak eksekutifnya sendiri. Jangan-jangan pengusahanya yang bandel, atau eksekutifnya yang sengaja menghambat perizinan. Makanya saya menilai, Bupati tidak tegas, wajar saya kasih raport merah," jelasnya.

Terkait masalah itu, Hermanto akan mengagendakan pemanggilan semua OPD yang ada kaitannya dengan perizinan. Masalah yang dihadapi Pemkab dengan kasus tersebut, adanya kerugian berkaitan dengan retribusi. Namun akunya, bukan melulu kerugian materi, tapi justru adanya pelanggaran Perda. Padahal, dewan sudah susah payah membuat Perda, namun justru pemda sendiri yang tidak bisa menjalankan.

"Memang Pemda juga rugi dengan banyaknya bangunan tanpa IMB, karena tidak ada retribusi. Tapi yang utama adalah, perda yang sudah kita buat tidak di maksimalkan. Jadi ngapain juga buat perda kalau jalan sendiri," paparnya.

Hermanto menambahkan, kalau nanti jawaban OPD-OPD tidak memuaskan, baru Bupati Imron yang akan dipanggil. Alasannya, ketika anak buahnya tidak memberikan jawaban yang sesuai, Imronlah yang harus bertanggung jawab.

"Pokoknya bupati harus bertanggung jawab. Raport merah ini saya berikan karena kinerjanya memang tidak jelas. Pemkab sendiri kan yang rugi," tukasnya. (maman suharman)