DPRD Kota Bogor Desak Data Penerima Bansos Disinkronisasi

DPRD Kota Bogor Desak Data Penerima Bansos Disinkronisasi
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan para ketua RT, RW, tokoh masyarakat dan LPM Se-Kota Bogor serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di enam kecamatan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) 3 DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar mengatakan, kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya ketidakcocokan data penerima bantuan sosial (bansos). Data penerima bansos yang dinilai berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) banyak yang tidak update sehingga banyak di temukan seperti bantuan yang tidak tepat sasaran. Selain itu, bantuan non-DTKS yang bersumber dari verifikasi dan validasi dari lingkungan namun ada yang mendapat bantuan lebih dari satu.

"Sudah kami sampaikan saat pertemuan dengan Dinsos Kota Bogor, kami minta untuk disinkronisasi data antara DTKS dan non-DTKS baik bantuan dari APBN, APBD provinsi, maupun APBD Kota Bogor," katanya, Rabu (24/6/2020).

Dia membeberkan, nantinya pansus akan mengupdate kembali perkembangan sinkronisasi data supaya tidak terlalu banyak yang double atau ganda. Dari laporan Dinsos, ada 3.000-4.000 penerima ganda. Sementara KK yang seharusnya mendapat bantuan masih belum terakomodir dari program bansos dari tiga sumber bantuan pemerintah.

Selain itu, banyak dikeluhkan tentang RW Siaga Covid-19 bahwa nilai bantuan RW Siaga sebesar Rp500 ribu, tetapi yang mereka terima setelah potong pajak senilai Rp470 ribu. Mereka juga menandatangani bukti penerimaan untuk dua bulan, tetapi yang di terima hanya satu bulan. Padahal sebelumnya mereka mendapat sosialisasi mendapat bantuan tiga bulan. (Rizki Mauludi)