Penerapan Relaksasi Kredit di Tengah Pandemi Covid-19

Penerapan Relaksasi Kredit di Tengah Pandemi Covid-19
Naili Sa’adah, Mahasiswi PKN STAN. (istimewa)

Penyebaran Covid-19 telah berdampak ke berbagai sektor di dunia, bahkan di Indonesia. Namun yang paling memprihatinkan adalah sektor keuangan hingga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi.

Menurut data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada kuartal I tahun 2019 telah mencapai 5,07 persen berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2020 yakni anjlok menuju angka 2,97 persen.

Bahkan menurut data IMF, proyeksi perekonomian global akan terkontraksi hingga minus 3 persen yoy. Tentu, hal ini membuat perekonomian terpuruk bahkan sebagian orang merasakan khawatir dan cemas karena satu per satu mulai kehilangan sumber penghasilan.

Bukan hanya masyarakat Indonesia saja yang merasakan dampaknya, masyarakat dunia pun juga mengalami hal yang sama. Bahkan, di negara-negara yang menerapkan lockdown, tak pelak kebijakan ini malah membawa dampak negatif karena kurang optimalnya kinerja di berbagai sektor. Maka dari itu perlu kehati-hatian dan mengkaji lebih dalam atas kebijakan yang akan diambil.

Salah satu dampak lain dari penyebaran Covid-19 adalah menurunnya kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Apabila di sektor riil terganggu dan pinjaman ke bank tidak lancar pengembaliannya, maka ini akan berdampak pada cashflow perbankan.

Dalam mengatasi dampak Covid-19, pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan, terutama dalam hal stabilitas sistem keuangan. Melalui OJK, pemerintah mengambil kebijakan untuk menciptakan stimulus agar perekonomian nasional kian hari tidak makin terpuruk, salah satunya pengeluaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.

Dalam peraturan tersebut, bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung dorongan pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya pada perbankan dapat meminta keringanan secara mandiri kepada bank atau perusahaan pembiayaan.

Kebijakan OJK tersebut meminta perbankan agar memberi relaksasi atau keringanan kredit berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

OJK mengatakan bahwa relaksasi kredit ini tidak dapat berlangsung secara otomatis. Perlu peran debitur untuk meminta kepada pihak bank dan melakukan permohonan secara mandiri. Diperlukan kerja sama agar keringanan itu dapat terealisasi, batas waktu maksimal berlaku hingga satu tahun.

Kebijakan relaksasi kredit difokuskan untuk para pengusaha UMKM dan pekerja informal atau pekerja harian. Mengingat banyak sekali pekerja informal yang berada di Indonesia di mana menurut data BPS, persebaran pekerja informal per Agustus 2019 mencapai 70,49 juta orang, lebih tinggi dibanding pekerja formal yang hanya 56,02 juta.

Perlu digaris bawahi bahwa keringanan atau relaksasi kredit ini diarahkan pemerintah untuk UMKM yang produktif dengan nilai kredit di bawah Rp 10 miliar. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa debitur lain bisa melakukan restrukturisasi dengan prioritas yang dipilih oleh bank adalah debitur yang paling terdampak wabah Covid-19.

“Kita melihat di tahun-tahun terakhir, apalagi setelah Covid, kita melihat bahwa bank semakin selektif dalam menyalurkan kreditnya di tengah persepsi tingginya risiko karena dampak Covid-19 ini,” ucap Pak Heru Kristiyana dalam Webinar yang diselenggarakan Bisnis Indonesia dengan OJK, Jumat (15/5/2020).

Maka dari itu, dalam praktiknya, bank meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pinjamannya karena di tengah ketidakpastian yang terjadi saat ini, bank perlu melakukan mitigasi risiko atas tingginya persepsi risiko kredit.

Menurut data OJK pada webinar: Menjaga Industri Perbankan di Tengah Pandemi Covid-19 melalui Kebijakan Relaksasi Kredit dan Subsidi, likuiditas perbankan masih memadai namun akan mengalami tekanan akan seiring melambatnya cashflow dari debitur.

Sisi positif dari adanya relaksasi kredit tidak lain untuk memberikan ruang bernapas bagi debitur dalam membayar kewajibannya dan bank dapat secara proaktif membantu debitur yang dalam kondisi bagus untuk menata cashflow-nya.

Di sisi lain, kelancaran pemberian relaksasi sangat bergantung pada kualitas government dan kualitas para pelaku perbankan serta debitur. Bank harus bisa memastikan bahwa tidak ada free rider dalam proses realisasinya.

Tidak sedikit juga masyarakat yang mengalami perbedaan persepsi akibat kurangnya pemahaman. Sebagian masyarakat ada yang mengatakan bahwa restrukturisasi ini adalah bentuk pembebasan dari pembayaran.

Menurut Pak Sunarso, selaku narasumber Webinar (15/5/2020), Pembebasan itu perlu diklarifikasi. Sebenarnya kebijakan pemerintah ini membebaskan, menunda, atau menurunkan saja? Itu yang harus kita komunikasikan dengan baik.

Kebijakan pemerintah dalam restrukturisasi ini sebenarnya adalah bentuk dari penundaan pembayaran yang dibayarkan oleh debitur. Kebijakan ini telah tercantum pada POJK No 11 Tahun 2020. Penundaan yang dilakukan akan berdampak pada kondisi likuiditas maupun income bunga pada perbankan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat untuk membayar bunga tetapi tidak sepenuhnya.

Pemerintah juga ikut membantu memberikan subsidi pada perbankan akibat tekanan likuiditas yang dialaminya. Tekanan likuiditas yang dialami diakibatkan debitur menunda pembayaran pokok yang dilakukan.

Dalam melaksanakan restrukturisasi kredit, bank harus menyusun pedoman dan menetapkan kriteria yang telah disampaikan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020. OJK meyakini bahwa semakin hari bank memiliki kemampuan risk manangement yang baik. Oleh karena itu, ketentuan restrukturisasi masing-masing bank berbeda.

“Kita telah mendata realisasi per 10 Mei, terdapat 88 bank yang telah mengimplementasikan restrukturisasi untuk 3,88 juta debitur dengan outstanding Rp336,97 triliun dan 3,42 juta debitur di antaranya adalah UMKM dengan outstanding Rp167,1 triliun,” ucap Pak Heru.

Dengan banyaknya restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank terhadap debiturnya, diharapkan ini menjadi stimulus bagi para pengusaha UMKM untuk terus berjalan di tengah pandemi Covid-19 sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Jadi, dalam hal ini OJK mengeluarkan kebijakan melalui POJK No 11 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa bank dapat memberikan relaksasi atau restrukturisasi kepada debitur yang terdampak penyebaran Covid-19. Restrukturisasi yang dimaksud adalah penundaan pembayaran atau pengurangan tunggakan baik bunga maupun pokok pinjaman. (*)

Oleh: Naili Sa’adah, Mahasiswi PKN STAN