Gagal Bayar Marak, Momentum Bersihkan Pasar Modal

Gagal Bayar Marak, Momentum Bersihkan Pasar Modal
Ilustrasi/Net

INILAH, Jakarta - Meluasnya kasus gagal bayar di industri keuangan Indonesia, menjadi katalis negatif bagi pemerintah yang kini tengah menjaga perekonomian nasional di tengah pandemi Virus Corona.

Analis pasar modal dari Avere Mitra Investama, Teguh Hidayat berpendapat, diperlukan langkah-langkah strategis demi menyikapi kasus gagal bayar sehingga tidak menjadi tambahan beban baru dikarenakan adanya potensi resesi ekonomi pasca pandemi.

"Soalnya kasus gagal bayar yang terjadi saat ini akan menghambat upaya pemerintah sendiri dalam memasyarakatkan pasar modal. Dampaknya bisa dilihat dari volume transaksi menjadi sepi dan turunya kepercayaan dari masyarakat," ujar Teguh dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Seperti yang diketahui, sejak mewabahnya virus Corona di sejumlah negara termasuk Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan yang cukup signifikan atau turun 20,99% dari posisi 6.283 pada awal 2020, menjadi 4.964 pada penutupan Rabu (24/6/2020). Bahkan, posisi IHSG sempat menyentuh level 3.937 atau ambles 37,33% pada Selasa (24/6/2020).

Untuk dapat memitigasi risiko gagal bayar di industri keuangan Indonesia, Teguh bilang, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah dan otoritas bisa dimulai dengan mendengar masukan dari sejumlah ekonom maupun pelaku pasar.

Dengan ekslusifnya sikap pemerintah dan regulator yang ditunjukkan selama ini, ia pun tidak heran jika kasus gagal bayar di produk reksadana, asuransi dan obligasi akan menambah beban pemerintah di tengah ancaman resesi pasca pandemi virus Corona.

"Memang belakangan otoritas dan seterusnya sudah mulai mendengar masukan-masukan dari pelaku pasar. Tapi dulunya saya dan teman teman nggak pernah digubris ketika memberi masukan," cetus Teguh.

Selain mendengar masukan, imbuh Teguh, hal yang juga harus dilakukan pemerintah dan otoritas ialah memperbaiki tata kelola sekaligus pengawasan di pasar modal.

Dengan memperbaiki tata kelola dan pengawasan, dia bilang sudah barang tentu akan memunculkan persepsi baru di benak investor pasar modal bahwasanya pemerintah dan otoritas mulai melakukan bersih-bersih di industri keuangan Indonesia.

"Dan sudah tepat jika penegakkan hukum terhadap dugaan korupsi di Jiwasraya dan kasus pasar modal lainnya harus dijadikan momentum perbaikan tata kelola. Karena di sisi lain, sejak tahun 2015 Kami gencar menggaungkan investasi di pasar modal, mempromosikan investasi, jadi sekarang bagusnya masyarakat sudah melek investasi," tambah Teguh.

Untuk itu, Teguh pun meminta seluruh elemen untuk bisa mendukung adanya perbaikan tata kelola di pasar modal.

"Soalnya kasus gagal bayar tidak cuma Jiwasraya, tetapi ada EMCO Asset Management, Minna Oadi, Indosurya, banyak lagi. Meskipun tiap perusahaan punya cerita macam-macam hingga gagal bayar, tapi pangkal masalahnya adalah 2 hal. Pertama mereka menjanjikan bunga fixed, kemudian pasar modalnya memang lagi tidak bagus, ditambah kurang ketatnya tata kelola," pungkas Teguh. [Inilahcom]