Satgas Khusus Dibentuk BKPM, Jabar Fasilitasi Relokasi Investasi Asal Cina

Satgas Khusus Dibentuk BKPM, Jabar Fasilitasi Relokasi Investasi Asal Cina

INILAH, Bandung - Rantai pasokan global yang dalam dua dekade terakhir berpusat di Cina mengalami hambatan sejak pandemi Covid-19 terjadi. Hal tersebut justru menjadi peluang bagi investasi dalam negeri mengingat perusahaan-perusahaan Amerika dan Jepang berencana merelokasi investasinya dari Cina ke negara-negara lain di Asia Tenggara.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menanggapi fenomena tersebut dengan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) khusus yang bertugas memfasilitasi calon investor. Hal itu sebagai strategi dalam memuluskan datangnya peluang investasi ke Indonesia, tak terkecuali ke Jawa Barat.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, dengan kehadiran Satgas khusus ini pihaknya bakal 'jemput bola’ perusahaan-perusahaan yang akan melakukan relokasi investasi, agar tertarik masuk ke Indonesia.

"Saya buat Satgas di bawah pimpinan saya langsung," ujar Bahlil, belum lama ini.

Dia menyebutkan, terdapat tiga tugas khusus yang akan dilaksanakan tim satgas. Pertama, mendeteksi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan relokasi. Kedua, mengecek kemudahan-kemudahan yang diberikan negara-negara lain. Ketiga, memberi kewenangan kepada mereka untuk membuat keputusan dalam bernegosiasi.

"Itu penting diberikan agar cepat jalannya,” tegas Bahlil.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik upaya yang dilakukan BKPM ini. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini juga menegaskan, Jawa Barat siap menampung relokasi investasi baru tak terkecuali dari Cina.
 
Diketahui, Jabar merupakan provinsi yang memiliki banyak industri hingga tak ayal di sebut sebagai salah satu jantung industri nasional. Sedikitnya terdapat lebih dari 20 kawasan industri yang berlokasi di Jawa Barat dengan luas lahan yang tergolong besar dibandingkan kawasan industri di daerah lain. Bahkan, kawasan industri yang tergolong terbesar di Asia Tenggara berada di Jawa Barat, yakni kawasan industri Karawang, Bekasi, dan Cikarang.

Mengenai investasi, Jabar juga merupakan provinsi yang getol mengincar peluang. Hal tersebut tampak dari hadirnya kegiatan West Java Investment Summit 2019 pada Oktober tahun lalu. Saat itu sebanyak 26 memoramdum of understanding (MoU) diteken antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek investasi di Jawa Barat.

Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi investasi di Jawa Barat beberapa kali menduduki peringkat pertama di Indonesia. Sepanjang 2019, misalnya, realisasi investasi di Jawa Barat mencapai Rp137,5 triliun. Beberapa investasi besar yang masuk ke Jawa barat pada tahun lalu antara lain Amazon dengan investasi sebesar Rp40 triliun dan Hyundai yang menggelontorkan investasi sebesar Rp100 triliun.

Hanya saja, pandemi Covid-19 menjadikan industri di Jawa Barat mengalami penurunan.
“Sektor jasa mengalami penurunan mencapai 4,8 persen, dan sektor industri manufaktur menurun 4,2 persen, akibat pandemi Covid-19,” kata Ridwan Kamil, Senin (22/6).

Dengan bagitu, Jawa Barat harus terus menarik investasi yang lebih besar untuk mengembalikan kondisi perekonomian pasca Covid-19. Ridwan Kamil mengatakan pihaknya siap untuk menyambut peluang investasi yang masuk di kawasannya.

“Jawa Barat akan terus meningkatkan kemudahan birokrasi dan proaktif menjemput investasi. Kami optimis, investasi ke Jawa Barat akan mulai pulih seiring baiknya penanganan dan pengendalian Covid-19 di provinsi tersebut,” kata Ridwan Kamil.

Di sisi lain, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain seperti Vietnam maupun Thailand yang menyiapkan berbagai daya tarik untuk menampung relokasi investasi dari Cina.

Dalam kesempatan terpisah, Partner Fiscal Research DDTC Bawono Kristiaji menyampaikan, salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri pasca pandemi Covid-19 adalah dengan memberikan insentif fiskal yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri.

Menurut Bawono, pemerintah sebetulnya sudah memberikan beragam insentif pajak bagi perusahaan-perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Namun pemanfaatannya belum maksimal.

“Jadi, perlu evaluasi bersama untuk menentukan bentuk insentif yang lebih tepat sasaran,” tutup Bawono.

Diharapkan dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk insentif yang menarik dari Kementerian Keuangan dan fasilitasi realisasi investasi yang cepat dari BKPM, maka tidak mustahil Indonesia, khususnya Jawa Barat dapat menarik lebih banyak investasi di masa pasca Covid-19 ini dan meningkatkan daya saing bangsa di pasar global. (Rianto Nurdiansyah)