Bendera PDIP Dibakar, Begini Reaksi Anggota DPRD Jabar

Bendera PDIP Dibakar, Begini Reaksi Anggota DPRD Jabar

INILAH, Bandung - Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman menyesalkan adanya pembakaran bendera partai oleh oknum demonstran di depan gedung DPR RI, kala melakukan aksi massa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) belum lama ini.

Dia menilai, tindakan tersebut adalah bentuk dari oknum tertentu yang berupaya mengadu domba dan memecah belah kesatuan Republik Indonesia. Bedi berharap, masyarakat tidak mudah terprovokasi atas perbuatan tersebut.

“PDI Perjuangan ini Partai Militan. Kami punya kekuatan grassroots dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera Partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi," ujar Bedi dalam press rilisnya kepada wartawan, Kamis (25/6/2020).

Terlebih saat ini sambung Bedi, pihaknya tengah fokus pada penanganan dan penanggulangan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19), bukan pada RUU HIP yang tengah digaungkan. Dia menjelaskan, pembahasan terkait masalah tersebut dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat dan bukan keinginan PDIP.

"Presiden, wapres dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3.232 anggota DPRD Kab kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus partai, menyatu dengan rakyat, memerangi Covid-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama. Rancangan undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi," terangnya.

Saat ini lanjut Bedi, pihaknya tengah berupaya mengambil jalur hukum terhadap pelaku pembakaran yang dinilainya telah membunuh demokrasi di Indonesia. Dia pun berharap, tindakan serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari karena dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik yang dapat memecah belah kesatuan RI.

“Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga ke Rote sangat majemuk. Kita bersatu karena Pancasila. Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya dan lain-lain. Rakyat di negara-negara tersebut akhirnya menjadi korban. Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi," tandasnya. (Yuliantono)