Ini Peran Pejabat OJK dalam Korupsi Jiwasraya

Ini Peran Pejabat OJK dalam Korupsi Jiwasraya

INILAH Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan peran Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II A Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Peran Fakhri yaitu telah berafiliasi dengan enam tersangka lainnya dalam kasus ini.

"Pada periode tahun 2014-2018 PT Asuransi Jiwasraya berinvestasi berupa saham dan reksadana. Bahwa untuk investasi pada reksadana pengelolaannya dilakukan oleh 13 MI (manajer investasi) senilai investasi reksadana harga pembelian Rp 12.704.412.478.238 (12,7 triliun)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2020).

Hari menerangkan dalam produk reksadana yang diterbitkan 13 MI tersebut, portofolio saham dinaikkan dengan harga yang signifikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro. Beberapa emiten perusahaan terbuka saat itu, yakni IIKP, PPRO, SMBR, TRAM, SMRU, MYRX, ARMY, BTEK, LCGP, RIMO, POOL, SUGI, dan BJBR.

Investasi Jiwasraya ini dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny melalui kesepakatan dengan mantan pejabat Jiwasraya saat itu yakni Hendrisman Rahim, Syahmirwan dan Hary Prasetyo, dengan perantara Joko Hartono Tirto. Sehingga lanjut Hari, 13 MI tersebut tidak bertindak secara independen.

Kemudian, untuk pengawasan perdagangan saham dan reksadana dilakukan oleh Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal II A OJK yang kala itu dijabat oleh Fakhri Hilmi. Departemen pengawasan ini diketahui membawahi Direktorat Transaksi Efek/Saham (DPTE) dan Direktorat Pengelolaan Investasi (DPIV).

Pada tahun 2016 kata Hari, Fakhri Hilmi diduga sudah mengetahui adanya penyimpangan transaksi saham PT Inti Agri Resources Tbk. (IIKP) yang harga sahamnya sudah dinaikkan secara signifikan (mark up) oleh grup Heru Hidayat yang dijadikan portofolio reksadana 13 manajer investasi yang penyertaan modal terbesar adalah Jiwasraya.

Penyimpangan itu tutur Hari, juga diketahui oleh tim pengawas DPTE yang juga melaporkan adanya tindak pidana pasar modal itu ke Fakhri Hilmi. Selain itu, dari DPIV juga menemukan adanya pengelolaan khusus reksadana dari saham IIKP yang harganya sudah naikkan oleh grup Heru Hidayat menjadi portofolio produk reksadana yang dikelola 13 MI.

Namun Fakhri Hilmi sebu Hari tidak segera memberikan sanksi tegas terhadap produk reksadana. Hal itu terjadi karena Fakhri Hilmi telah bersepakat dengan Erry Firmansyah dan Joko Hartono Tirto yang berafiliasi dengan Heru Hidayat.

"Bahwa akibat dari perbuatan Fakhri Hilmi yang tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap produk reksadana dimaksud pada tahun 2016. Menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi Jiwasraya pada tahun 2018 hingga mencapai sebesar Rp 16,8 triliun, sesuai LHP BPK RI tahun 2020," ungkap Hari.

Fakhri sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 56 KUHP.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga menetapkan 13 korporasi sebagai tersangka dalam rangkaian kasus Jiwasraya. [Inilahcom]