Cegah Stunting di Tengah Pandemi Covid-19, Pemerintah Siapkan Rp305 M

Cegah Stunting di Tengah Pandemi Covid-19, Pemerintah Siapkan Rp305 M
Ilustrasi/Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Khawatir para bayi mengalami stunting (pertumbuhan tubuh yang lambat hingga tingginya di bawah rata - rata), Pemkab Bogor bersama Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah pusat menyiapkan anggaran sebesar Rp 305 Miliar untuk pencegahan.

"Kami akan siapkan Rp 305 miliar yang sumber anggarannya berasal lalu dari APBN, APBD tingkat I, APBD tingkat II dan sumber pembiayaan lainnya. Anggaran itu ada di 28 program kerja untuk mencegah terjadinya bayi stunting hingga tingkat desa yang pelaksanaannya akan dimonitoring oleh para Camat, kami juga akan membentuk Satgas dan Pokja stunting hingga pelaporan kerja tersebut kepada tim konfergensi perencanaan dan pencegahan bayi stunting," kata uru bicara Tim Gugus Tugas Penangganan Covid-19 Kabupaten Bogor Syarifah Sopiah Dwikorawati kepada wartawan, Minggu (28/6).

Ancaman bayi mengalami stunting terasa nyata karena saat ini Kabupaten Bogor maupun Indonesia masih dalam masa pandemi covid 19, dimana mereka bisa mengalami kekurangan pangan.

Para bayi itu terancam kekurangan  pangan atau gizi karena orang tuanya mengalami penurunan pendapatan bahkan tidak sama sekali karena mereka terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), apalagi hingga kini Kabupaten Bogor hingga kini masih dalam masuk zona kuning atau level 3 penyebaran wabah covid 19 (virus corona) hingga kegiatan penimbangan berat bayi  di Posyandu - posyandu ditiadakan dahulu demi keselamatan para bayi.

"Kami khawatir karena krisis moneter tahun 1998 para bayi mengalami stanting hingga kita harus ada upaya  antisipasi agar krisis karena pandemi wabah covid 19 terjadi lagi di Kabupaten Bogor," sambungnya.

Wanita yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor ini pun menerangkan pemerintah daerah akan menurunkan  laju angka indikator ekonomi makro, menaikkan jumlah masyarakat miskin dan tindakan lainnya hingga ada upaya maksimal untuk penangganan pencegahan terjadinya bayi stunting.

Anak mantan Bupati Bogor Ayip Rughby ini pun menuturkan bahwa pemerintah daerah hingga pusat akan menentukan lokasi ancaman bayi stunting yaitu ada di 14 kecamatan dan 38 desa.

"Bersama Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat, kami dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan akan berupaya  khusus mencegah terjadinya bayi stunting khusus di wilayah- wilayah  rawan tersebut," tuturnya 

Ancaman bayi mengalami stunting ini diperparah dengan rendahnya konsumsi susu, dimana tingkat konsumsi hanya 3 tetes perhari perorang dan itu pun susunya bukan susu murni tetapi susu kental manis.

"Susu kental manis ini kan kurang bagus gizinya dibandingkan susu murni aktau bubuk hingga kita pun terus melakukan sosialisi dan melaksanakan program gerakan minum susu (Gerimis) ke sekolah - sekolah," ucap Oetje Soebagdja selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor.

Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini menghimbau para orang tua lebih mementingkan memenuhi kebutuhan gizi bayi atau anaknua dibandingkan kebutuhan akan pulsa handphone atau gaya hidup lainnya.

"Kami melihat masih ada orang tua yang lebih mementingkan kebutuhan sekundernya dibandingkan kebutuhan primer hingga mereka lebih mementingkan membeli pulsa handphone, rokok atau lainnya ketimbang membeli telur, susu hingga daging. Semoga kesadaran orang tua membaik demi mencegah terjadinya stunting pada bayi mereka,"  pungkasnya. (Reza Zurifwan)