Tilap Uang Rapat Mingguan, Kades di Bekasi Dituntut 1,5 Tahun

Tilap Uang Rapat Mingguan, Kades di Bekasi Dituntut 1,5 Tahun
ilustrasi

INILAH, Bandung- Mantan Kepala Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Asep Mulyana dituntut hukuman penjara selama satu tahun dan enam bulan, denda Rp 100 juta, subsidair kurungan tiga bulan.

Hal itu terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsu penyelewengan dana desa TA 2016 Kabupaten Bekasi, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan REMartadinata, Senin (29/6/2020).

Dalam amar tuntuntannya, JPU Kejari Cikarang Guntur Gani Prakoso menyatakan, terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair, yakni pasal 3 Jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan, dikurangi masa penahanan. Serta denda RP 100 juta, subsidair kurungan tiga bulan," katanya dalam persidangan yang berlangsung secara virtual.

Selain itu, lanjutnya, terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti akibat kerugian negara, sebesar Rp 1,1 miliar atau diganti kurungan penjara selama satu tahun. Atas tuntutan tersebut terdakwa akan mengajukan nota pembelaan.

Dalam uraiannya, JPU Kejari Cikarang menyebutkan, penyelewengan anggaran yang dilakukan terdakwa dilakukan di sejumlah kegiatan, baik pengerjaan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat di desa dengan sumber dana dari APBDes 2016 dengan total anggaran mencapai Rp 3 miliar.

Lebih dari itu, motif yang dilakukan itu pun beragam, mulai dari penggelembungan anggaran hingga proyek fiktif.

“Jadi kan anggarannya itu bersumber dari alokasi dana desa, dana desa sampai bantuan dari provinsi. Postur anggaran di desa itu 60 persen untuk pembangunan dan 40 persen untuk pemberdayaan. Kebanyakan itu korupsinya di yang 60 persen meski ada juga yang di 40 persen,” ucap dia.

Salah satu modus yang dilakukan yakni penyelenggaraan rapat minggon, pertemuan mingguan yang dilaksanakan pemerintah desa dengan masyarakatnya. Pada rapat tersebut, dengan modus untuk menjaga keakraban, masyarakat yang hadir diminta membawa makanan sendiri dari rumah. Kemudian dimakan bersama-sama pada rapat tersebut. Di sisi lain, di anggarannya justru ada untuk konsumsi rapat mingguan.

"Akibat perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian sekitar Rp 1,1 miliar berdasarkan hasil auidit," ujarnya. (Ahmad Sayuti)