Datangi DPRD, Pedagang Minta Depo Ikan Hias Dipertahankan

Datangi DPRD, Pedagang Minta Depo Ikan Hias Dipertahankan
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor – Para pedagang ikan hias di Jalan Bina Marga yang tergabung dalam paguyuban Bina Bakti melakukan audensi dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Eka Wardhana di gedung DPRD Kota Bogor, Senin (29/6).

Kedatangan pedagang ikan hias tersebut untuk menyampaikan aspirasi mereka agar depo ikan hias dipertahankan Pemerintah Kota Bogor.

“Kami menyampaikan aspirasi ke DPRD Kota Bogor untuk meminta kepada Pemkot Bogor agar mempertahankan keberadaan depo pemasaran ikan hias.Depo ikan hias ini satu-satunya dan terbesar di Kota Bogor,” ungkap Ketua Paguyuban Bina Bakti, Sudiawan, kepada wartawan.

Sudiawan melanjutkan, pihaknya meminta kepada Pemkot Bogor agar pedagang masih bisa berjualan di depo pemasaran ikan hias sampai akhir batas waktu dipakaianya lahan tersebut untuk pembangunan LRT atau trem sesuai dengan perencanaan Pemkot.

“Kami juga meminta Pemkot Bogor untuk mengeluarkan izin sewa-menyewa lahan di depo ikan hias tersebut selama belum digunakan,” tambahnya.

Sudiawan juga mengatakan, pada prinsipnya pedagang ikan hias mendukung program Pemkot Bogor. Namun, dirinya meminta dengan catatan harus direlokasi ke tempat yang lebih strategis.

“Yang jelas tempat relokasi nantinya mudah dijangkau konsumen ikan hias. Depo ini boleh dibilang ikon Kota Bogor. Dengan adanya depo ini, Kota Bogor lebih terkenal lagi oleh para pelaku ikan hias,” jelasnya.

Wakil DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana menuturkan, keinginan pedagang adalah tetap berjualan di lokasi tersebut. Namun jika akan direlokasi, mereka berharap tempat relokasi tersebut bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka.

“Penjualan ikan hias ini mungkin mempunyai karakteristik yang berbeda. Mereka butuh infrastruktur, air dan tidak kalah penting ketika mereka direlokasi mungkin sosialisasinya diberitahu lebih awal sehingga baik pedagang, pembeli maupun penyuplai, informasinya tidak terputus,” terangnya.

Eka menegaskan, untuk menyelesaikan permasalahan ini, DPRD Kota Bogor akan melakukan petermuan kembali dengan menghadirkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor.

“Berdasarkan surat yang kami terima, insya Allah hari Kamis (2/7) akan kami tindak lanjuti sesuai dengan disposisi Ketua DPRD Kota Bogor dengan menghadirkan BPKAD Kota Bogor,” pungkasnya. (rizki mauludi/ing)